JAKARTA — Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Indonesia hanya mencapai 68 persen.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Pilpres dan Pileg di awal tahun yang mencatat lebih dari 81 persen.
Fakta ini menjadi sinyal serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengevaluasi strategi penyelenggaraan.
Ketua KPU, Mochamad Afifuddin, mengakui bahwa dinamika dan antusiasme pemilih di Pilkada kali ini berbeda.
“Dalam catatan kami, rata-rata nasionalnya sekitar 68 persen,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (4/12).
Gelaran Pilkada 2024 yang berlangsung di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak ternyata membawa tantangan tersendiri.
Pemilu sebelumnya berhasil menarik perhatian luas masyarakat, namun Pilkada tampaknya kurang berhasil menciptakan gebrakan serupa.
Afif menyebut bahwa Pilkada 2024 berbeda dengan sebelumnya, di mana prosesnya diseragamkan untuk seluruh daerah. Hal ini memunculkan kebutuhan akan sosialisasi yang lebih intensif.
“Kami harus gesit mempersiapkan dua gelaran besar dalam satu tahun,” katanya.
Kondisi ini semakin mencolok di wilayah-wilayah strategis seperti DKI Jakarta. Berdasarkan hasil quick count, partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta hanya berkisar antara 50-57 persen.
Angka ini sangat jauh dari harapan, mengingat ibu kota sering menjadi barometer politik nasional.
Afif menegaskan bahwa evaluasi besar-besaran akan segera dilakukan.
“Kami menerima semua masukan untuk perbaikan ke depan,” ucapnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang, khususnya dalam Pilkada dan Pemilu yang akan datang.
Dengan total 203 juta pemilih terdaftar di 435 ribu TPS, rendahnya partisipasi ini menjadi tantangan besar untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat Indonesia.**
