Lintaskabar.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi nasional dengan masuk dalam jajaran daerah berkinerja pemerintahan terbaik di Indonesia pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin langsung upaya peningkatan kinerja pemerintahan yang menghasilkan tata kelola lebih akuntabel, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.
Wamendagri Serahkan Penghargaan Secara Langsung
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyerahkan penghargaan tersebut kepada Munafri dalam upacara di Plaza Kemendagri, Senin (27/4/2026).
Munafri menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, Makassar mendapat penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja,” ujarnya.
EPPD Catat Skor Tinggi, Makassar Tembus Dominasi Luar Jawa
Kementerian Dalam Negeri melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) mencatat Makassar meraih skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi. Penilaian ini mencakup tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan capaian pembangunan.
Makassar juga menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan, bahkan dari luar Pulau Jawa, yang berhasil menembus dominasi daerah besar dalam penghargaan tersebut. Capaian ini membuktikan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan mampu bersaing di tingkat nasional.
Fokus Efisiensi, Layanan Publik, dan Inovasi Tata Kelola
Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar terus mengarahkan pembangunan pada efisiensi anggaran, peningkatan layanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah kota bersama DPRD, Forkopimda, dan masyarakat terus memperkuat sinergi untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan responsif.
EPPD Jadi Instrumen Penilaian Kinerja Nasional
Pemerintah pusat menggunakan EPPD sebagai instrumen untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hasil evaluasi ini menjadi dasar pembinaan, pengawasan, hingga pemberian penghargaan.
Secara nasional, hanya 5 provinsi, 15 kabupaten, dan 9 kota yang masuk kategori kinerja tertinggi, termasuk Kota Makassar.
Munafri Ingatkan Jajaran Tidak Cepat Puas
Meski meraih penghargaan, Munafri meminta seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak berpuas diri. Ia mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Kita tidak boleh berpuas diri. Justru ini harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik lagi ke depan,” tegasnya. (Ar)
