Lintaskabar.id, Makassar – Puluhan perwakilan honorer kategori R2 dan R3 mendatangi ruang Komisi A DPRD Kota Makassar, Kamis (15/5/2025), menuntut kepastian nasib mereka pasca seleksi CASN/PPPK tahap I 2024.
Aliansi R2-R3 yang melakukan audiensi menegaskan harapan agar janji-janji pengangkatan tidak lagi berakhir tanpa kejelasan.
Ketua Komisi A, Andi Pahlevi mengatakan DPRD menerima keluhan para honorer dan akan memfasilitasi dialog lanjutan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar untuk mencari jawaban konkret atas tuntutan tersebut.
“Keluhan teman-teman aliansi sudah kami terima. Tuntutan utama mereka adalah kejelasan masa depan setelah seleksi CASN/PPPK. DPRD akan segera menjembatani permasalahan ini dengan BKPSDMD,” ujar Andi Pahlevi.
Para honorer mengeluhkan berulangnya janji kepastian yang belum terealisasi oleh BKPSDMD. Menanggapi itu, Andi menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dijawab pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan diagendakan Komisi A.
Anggota Komisi A, Tri Zulkarnain, menambahkan bahwa DPRD akan memastikan tuntutan honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu bukan sekadar pengangkatan paruh waktu atau kontrak tanpa kepastian mendapat perhatian serius.
“Kita sepakat memasukkan RDP ke dalam agenda Komisi A, memanggil BKPSDMD dan Aliansi R2-R3. Kita akan pertanyakan prosesnya hingga ke putusan final,” kata Tri.
Menurut Tri, BKPSDMD dalam pertemuan terakhir menyatakan masih berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai skema pengangkatan dan formula penetapan honorer R2-R3. DPRD menuntut agar konsultasi itu segera menghasilkan kepastian dan jadwal implementasi yang jelas.
“BKPSDMD bilang mereka masih konsultasi ke Jakarta soal formula pengangkatan. Kita akan minta kepastian itu di RDP,” pungkasnya.
Dengan dorongan dan janji fasilitasi dari DPRD, harapan para honorer kini tertumpu pada kehadiran BKPSDMD dalam RDP mendatang serta jawaban konkret yang dapat menjawab keresahan mereka tentang kepastian kerja dan status kepegawaian. (Ar)
