MAKASSAR — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq menegaskan komitmennya mendukung penuh program seragam sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kota Makassar.
Ia meminta agar polemik terkait teknis pengadaan dihentikan dan semua pihak fokus pada substansi dan dampak positif program ini bagi masyarakat.
Menurut Anwar, esensi dari program ini adalah membantu meringankan beban ekonomi orang tua, khususnya keluarga yang kurang mampu, serta memberikan kemudahan bagi siswa baru di jenjang SD dan SMP.
“Sebagai pimpinan DPRD, saya mendukung penuh program ini. Tujuannya jelas: untuk meringankan beban masyarakat,” ujar politisi dari Fraksi PKS itu, Minggu (3/8).
Anwar menilai, niat baik dari Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyan Mustika Ilham harusnya diapresiasi, bukan justru diperdebatkan secara berkepanjangan.
Ia mengingatkan agar tidak terjebak dalam polemik teknis pengadaan seragam, karena yang jauh lebih penting adalah siapa penerima manfaatnya dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat.
“Proses pengadaan bukan isu utama. Fokus kita seharusnya pada kebermanfaatan program ini bagi siswa dan keluarga mereka,” tegas Ketua DPW PKS Sulsel terpilih tersebut.
Anwar juga menegaskan pentingnya menjaga suasana dialog yang sehat. Ia mengimbau kepada pihak-pihak yang masih menyuarakan kritik untuk menyampaikannya melalui saluran komunikasi resmi dan dengan cara yang konstruktif.
“Kami di DPRD sangat terbuka terhadap kritik maupun masukan. Tapi mari kita sampaikan secara bijak, jangan sampai maksud baik program ini terhambat hanya karena kesalahpahaman,” lanjutnya.
Ia memastikan, DPRD Makassar akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat, termasuk program seragam gratis ini yang dinilainya relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Program ini nyata membantu masyarakat. Bahkan perlu dikembangkan lebih jauh agar bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat,” tandasnya.
Diketahui, program seragam sekolah gratis merupakan salah satu inisiatif unggulan Pemkot Makassar dalam rangka memperkuat pendidikan inklusif dan menekan beban biaya pendidikan. Proses pengadaannya pun telah mengikuti prosedur melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dan e-Katalog pemerintah.
Penulis: Ardhi
