Lintaskabar.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru agar belanja pegawai tidak terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito menilai penambahan honorer, terutama tenaga administrasi yang tidak memiliki keahlian khusus, berpotensi meningkatkan beban keuangan daerah dan pemerintahan berikutnya.
“Karena nanti mereka menjadi beban, belanja pegawai bertambah dan menjadi beban kepala daerah berikutnya,” kata Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Belajar dari Pengalaman
Tito mengingatkan kepala daerah untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Menurut dia, banyak pemerintah daerah merekrut tenaga honorer yang kemudian meminta pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kondisi tersebut mendorong kenaikan belanja pegawai daerah dan mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan.
Karena itu, Tito meminta kepala daerah lebih selektif memenuhi kebutuhan pegawai dan tidak menambah tenaga honorer baru. Namun, pemerintah tetap dapat mengangkat guru dan tenaga kesehatan honorer menjadi PPPK atau PNS sesuai kebutuhan layanan publik.
Fokus pada Kepentingan Rakyat
Selain itu, Tito meminta kepala daerah memprioritaskan APBD untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan jalan, perbaikan sekolah, dan layanan kesehatan.
“Dibanding merekrut pegawai yang banyak, sedapat mungkin APBD digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya. (**)
