MAKASSAR — Salah satu pemerhati pendidikan Sulawesi Selatan yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Pendidikan Sulsel periode 2019–2024, Dr. Adi Suryadi Culla, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
Dr. Adi menilai, kebijakan tersebut adalah langkah konkret dan progresif untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu di Makassar.
“Pemberian seragam gratis kepada siswa SD dan SMP sangat positif serta layak diapresiasi. Pada dasarnya, pendidikan merupakan tanggung jawab negara dan hak asasi setiap warga negara,” ujar Dr. Adi, Sabtu (2/8).
Akademisi Universitas Hasanuddin itu juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan amanat konstitusi, di mana negara wajib memenuhi hak pendidikan seluruh warganya tanpa diskriminasi, termasuk soal kebutuhan dasar seperti seragam sekolah.
“Pendidikan adalah hak universal. Maka, pemenuhan sarana pendukung seperti seragam menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” lanjutnya.
Menanggapi munculnya polemik terkait pengadaan dan distribusi seragam, Dr. Adi mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada perdebatan yang tidak produktif.
Menurutnya, niat dan implementasi program ini sudah berada di jalur yang benar untuk membantu masyarakat.
“Tidak perlu memperdebatkan persoalan teknis yang justru mengaburkan esensi kebijakan ini. Yang terpenting, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan seragam merupakan langkah positif yang dapat memperkuat ekonomi warga.
“Dilibatkannya UMKM lokal sangat penting, karena memberi dampak langsung pada perekonomian masyarakat. Ini patut didukung, apalagi jika prosesnya dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” jelas Dr. Adi.
Ia menilai, kebijakan ini memang dijalankan secara bertahap dan memiliki target yang jelas untuk seluruh siswa SD dan SMP negeri di Makassar.
“Tentu saja, kebijakan seperti ini sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah. Namun, sejauh ini upaya Pemkot Makassar sudah sangat progresif dan layak untuk terus dikembangkan,” katanya.
Dr. Adi pun mengajak seluruh elemen masyarakat—baik tokoh pendidikan, LSM, maupun media—untuk bersama-sama mendukung dan mengawal kebijakan seragam gratis ini.
“Kita perlu memberi dukungan kepada Pemkot Makassar. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan demi pendidikan yang lebih adil dan inklusif ke depan,” pungkas Dr. Adi.
Penulis: Ardhi
