MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Langkah ini tercermin dalam pertemuan silaturahmi yang digelar antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar pada Kamis (4/9) malam.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Fadli Wellang, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Hasanuddin.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemkot Makassar selalu membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam dialog.
Baik itu untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan minat dan bakat, serta untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat membutuhkan masukan dan pemikiran dari mahasiswa. Oleh karena itu, pertemuan seperti ini perlu terus dijaga, bahkan kami bisa menjadwalkannya secara rutin setiap bulan,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan bahwa peran mahasiswa sangat penting dalam menjaga idealisme serta gerakan moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Yang paling krusial dari pertemuan ini adalah bagaimana hasil diskusi bisa diimplementasikan bersama, bukan hanya sekadar menjadi catatan belaka, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Munafri.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga menggarisbawahi pentingnya membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan mahasiswa lintas kampus.
Ia mengakui bahwa tidak semua kebijakan pemerintah bisa diterima dengan baik oleh semua pihak, sehingga penting bagi mereka untuk menjaga dialog sebagai wadah pertukaran pemikiran.
“Dari sisi pemerintah, kami mungkin menganggap suatu kebijakan baik, tetapi bisa saja mahasiswa atau masyarakat memandangnya berbeda,” ujar Appi.
“Karena itu, dialog ini sangat penting, agar kita bisa menemukan titik temu. Yang terpenting, hasilnya bisa kita realisasikan bersama-sama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Appi menyatakan bahwa ke depan, Pemkot Makassar berkomitmen untuk menjaga stabilitas kota dengan melibatkan mahasiswa sebagai mitra strategis.
“Kami dari pemerintah Kota Makassar akan terus hadir. Pertemuan seperti ini harus menjadi kegiatan rutin, agar kita bisa menjaga Makassar tetap aman, kondusif, dan berkembang,” jelas Munafri.
Wali Kota Makassar juga menyambut baik sikap bijak yang ditunjukkan para aktivis kampus.
Appi menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung mahasiswa dalam menjaga ketertiban kota dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Yang terpenting adalah kita semua berkomitmen menjaga Makassar tetap aman, demokratis, dan menjadikan setiap aspirasi mahasiswa sebagai bahan masukan untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan menutup diri dan kami berharap pertemuan semacam ini dapat dilakukan secara rutin,” kata Appi.
Sementara itu, terkait dengan insiden demonstrasi pada 29 Agustus 2025 di Gedung DPRD Makassar yang berujung pada kebakaran, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa ia berniat untuk turun langsung menemui massa aksi. Namun, langkah tersebut dicegah oleh beberapa anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, dengan alasan situasi yang tidak aman dan demi menjaga keselamatan bersama.
Pada saat itu, belum ada kejelasan apakah massa yang berdemonstrasi berasal dari kalangan mahasiswa atau justru ada kelompok anarko yang menunggangi aksi tersebut. Selain itu, aksi yang berakhir dengan pembakaran gedung DPRD juga tidak memperlihatkan elemen-elemen organisasi demonstrasi mahasiswa, seperti keberadaan jenderal lapangan, koordinator lapangan, ataupun tuntutan yang terstruktur.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus di Kota Makassar memberikan klarifikasi terkait insiden unjuk rasa pada 29 Agustus 2025. Perwakilan BEM dari Unibos, UMI, UNM, UIN Alauddin, Unifa, Unismuh, serta beberapa aktivis BEM lainnya menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah representasi gerakan mahasiswa yang sejati.
Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Muh Alwi Nur, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya didorong oleh idealisme dan moral, bukan tindakan kekerasan.
“Demonstrasi yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD bukan merupakan aksi mahasiswa yang murni. Itu adalah tindakan oknum yang merusak reputasi Makassar dan mencemarkan citra gerakan mahasiswa yang idealis. Makassar telah lama dikenal sebagai pusat aktivisme, dan kejadian ini harus diusut hingga tuntas,” tegas Alwi.
Perwakilan dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Ashabul Kahfi, juga menekankan bahwa mahasiswa UNM tidak terlibat dalam insiden tersebut.
“Makassar adalah kota demokrasi, kami selalu terbuka untuk diskusi dengan berbagai pihak. Namun, kami tegaskan bahwa pembakaran gedung DPRD bukan berasal dari mahasiswa kami. Saat kejadian, mahasiswa UNM tidak berada di lokasi,” ungkapnya.
Muh Hasmi dari BEM Unismuh juga menyatakan bahwa terdapat pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa.
“Setiap gerakan mahasiswa selalu ada yang mencoba menyusup dengan tujuan merusak. Tindakan anarkis dan perusakan itu lebih mencerminkan kelompok anarko daripada gerakan mahasiswa,” ujarnya.
Perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) juga menegaskan bahwa insiden pembakaran bukanlah tindakan mahasiswa.
“Kami ingin memberikan klarifikasi. Pelaku perusakan dan pembakaran itu bukanlah mahasiswa. Kami juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang membuka ruang diskusi bersama mahasiswa untuk memastikan kebenaran terungkap,” ujarnya.
Penulis: Ardhi
