MAKASSAR — Universitas Hasanuddin (Unhas), melalui Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), mengadakan workshop publik nasional dengan tema Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif: Masukan Publik untuk Revisi Regulasi Kepemiluan di Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan masukan kritis dari berbagai pihak guna memperbaiki sistem pemilu di Indonesia agar tercipta demokrasi yang lebih adil dan representatif.
Workshop yang diselenggarakan di Unhas Hotel and Convention pada Selasa, 29 Juli 2025, dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, Prof. Farida menyoroti sejumlah isu penting terkait regulasi pemilu di Indonesia.
“Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan undang-undang pemilu adalah pertama, politik uang dan tingginya biaya politik yang berpotensi menciptakan sistem demokrasi yang tidak adil. Kedua, terkait keserentakan pemilu dan beban penyelenggara. Putusan konstitusi mengenai sinkronisasi pemilu pusat dan daerah juga menjadi fokus perhatian. Selain itu, kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat hanya dapat dicapai dengan penguatan pengawasan serta independensi penyelenggara pemilu,” ujar Prof. Farida.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan penanggap penting, antara lain Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP., M.A. (Wakil Menteri Dalam Negeri RI), Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. (Anggota Komisi II DPR RI), serta Nazula Anggraeni, S.STP., M.P.S., M.URP. (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Bappenas).
Beberapa politisi juga hadir untuk memberikan pandangan mereka mengenai tantangan dan solusi dalam perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
Selain itu, narasumber dari Universitas Hasanuddin seperti Dekan FISIP Unhas, Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si., Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., dan Endang Sari, S.IP., M.Si., turut memberikan perspektif akademis mengenai peran perguruan tinggi dalam mengawal proses demokrasi serta regulasi kepemiluan.
Workshop ini diikuti oleh akademisi, pemerhati kebijakan, mahasiswa, dan masyarakat umum yang aktif berdiskusi dan memberikan masukan terkait pembaruan regulasi pemilu di Indonesia.
Dengan terselenggaranya workshop ini, Unhas menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di tanah air. Melalui kolaborasi akademisi, politisi, dan masyarakat, diharapkan acara ini mampu menghasilkan rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi kepemiluan.
Hal ini menjadi langkah penting guna memastikan pemilu di Indonesia berlangsung secara adil, transparan, dan representatif serta memperkuat partisipasi rakyat dalam demokrasi yang lebih bermutu.
Penulis: Anugrah
