MAKASSAR—Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD terus menuai pro dan kontra.
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan, jika Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung, maka sistem pemilihan legislatif (Pileg) juga harus segera dievaluasi.
Ketua KAHMI Sulsel, Ni’matullah, menyampaikan hal ini dalam dialog akhir tahun bertema Dinamika Pilkada Tidak Langsung: Efisiensi atau Kepentingan Politik di Makassar, Sabtu (28/12).
Menurutnya, kualitas Pilkada lewat DPRD sangat bergantung pada kompetensi anggota dewan yang akan memilih kepala daerah.
“Jika sistem Pileg tetap terbuka seperti sekarang, sulit melahirkan pemimpin yang benar-benar kapabel. Maka, jika Pilkada diubah, sistem Pileg juga harus dirombak,” ujar Ni’matullah, yang akrab disapa Ullah.
Sebagai solusi, Ullah mengusulkan penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pileg, yang memungkinkan partai politik menunjuk kader terbaiknya untuk duduk di parlemen.
Ia juga menilai perlunya revisi undang-undang partai politik guna mengatasi fenomena “politisi tawaf,” yaitu politisi yang kerap berpindah partai demi kepentingan pribadi.
“Partai harus diberi otonomi penuh untuk memilih wakilnya di DPRD. Jangan ada kebijakan setengah-setengah. Jika ini diterapkan, Pilkada via DPRD bisa menjadi lebih akuntabel,” tegas Ullah, yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Sulsel.
Sementara itu Guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Hamid Paddu, turut memberikan pandangan terkait isu ini.
Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam Pilkada tidak langsung.
Hamid menyarankan Pilkada langsung tetap diterapkan untuk tingkat gubernur karena memerlukan legitimasi yang lebih luas, sementara tingkat kabupaten dan kota dapat dilakukan melalui DPRD sebagai representasi rakyat.
“Jika Pilkada melalui DPRD, itu tetap demokratis sesuai konstitusi. Namun, penguatan DPRD sangat penting untuk mencegah praktik vote buying,” ujar Hamid.
Menurutnya, meskipun vote buying mungkin tetap terjadi, potensi kerusakannya lebih kecil dibandingkan sistem Pilkada langsung.
“Kita perlu memastikan DPRD diisi figur-figur berkualitas. Jangan sampai mereka yang tidak mampu berbicara untuk rakyat malah mengambil keputusan besar,” imbuhnya.
Penulis: Ardhi
