Lintaskabar.id, Makassar – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn J.H. Malonda, mengajak mahasiswa Universitas Hasanuddin memperkuat literasi demokrasi untuk menjaga integritas Pemilu.
Ajakan itu ia sampaikan saat membawakan kuliah umum bertema “Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Literasi Demokrasi dan Partisipasi Politik Mahasiswa” di FISIP Universitas Hasanuddin, Senin (11/5).
Dalam pemaparannya, Herwyn menegaskan mahasiswa tidak cukup hanya menggunakan hak pilih di bilik suara. Menurutnya, mahasiswa juga harus aktif menyaring informasi di tengah derasnya arus disinformasi digital.
FISIP Unhas Hadirkan Praktisi Demokrasi
Dekan FISIP Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., mengapresiasi kehadiran Bawaslu RI yang dinilai mampu memberikan pengalaman praktis mengenai tata kelola demokrasi kepada mahasiswa.
“Kegiatan ini sangat baik karena membawa perspektif langsung dari praktisinya. Ini merupakan bagian dari kurikulum kami untuk menghadirkan pakar guna menjembatani teori dan praktik, khususnya dalam membekali mahasiswa mengenai literasi demokrasi,” ujar Prof. Sukri saat membuka acara.
Bawaslu Tekankan Pentingnya Literasi Digital
Herwyn kemudian menyoroti dominasi pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z pada Pemilu 2024 yang mencapai lebih dari 50 persen. Karena itu, ia menilai literasi digital menjadi syarat penting untuk menciptakan partisipasi politik yang sehat.
“Kami mengajak generasi muda untuk terlibat minimal dengan menyaring informasi. Saring dulu sebelum sharing,” tegas Herwyn.
Ia meminta mahasiswa memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya agar iklim politik tetap kondusif dan tidak memicu perpecahan. Bahkan, Herwyn meminta mahasiswa menghentikan penyebaran informasi yang belum tervalidasi.
Mahasiswa Diminta Waspadai AI dan Deepfake
Selain membahas literasi digital, Herwyn juga mengingatkan mahasiswa terhadap ancaman teknologi Artificial Intelligence (AI) dan deepfake dalam proses demokrasi.
Ia mencontohkan kasus manipulasi identitas visual peserta pemilu yang sempat bergulir hingga Mahkamah Konstitusi.
“Tantangan ke depan adalah manipulasi AI. Seakan-akan seseorang berbicara, padahal itu mesin. Mahasiswa harus memiliki literasi untuk membedakan mana yang asli dan palsu agar tidak terjebak dalam disinformasi,” jelasnya.
Dorong Pengawasan Partisipatif di Kampus
Lebih lanjut, Herwyn memaparkan sejumlah instrumen pengawasan partisipatif yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk ikut mengawal jalannya pemilu.
“Pertama, Kanal Digital: Pemanfaatan ‘Awasi Jarimu’ dan ‘Siwaslu’ sebagai sarana pelaporan berbasis teknologi. Kedua, Pelindungan Pelapor: Kerja sama dengan LPSK untuk menjamin keamanan mahasiswa yang aktif melaporkan pelanggaran. dan Ketiga, Forum Akademik: Rencana pembentukan forum pengawasan pemilu di kampus dan kolaborasi riset pengawasan pemilu 2029,” papar Herwyn.
Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa itu ditutup dengan harapan agar kampus dapat menjadi pusat gerakan literasi demokrasi yang kritis dan aktif mengawal proses demokrasi di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan serta Bawaslu Kabupaten Gowa, Maros, dan Kota Makassar. (Ar)
