MAKASSAR — Dalam rangka memperingati hari lahir ke-27, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan menggelar diskusi bertema “Membaca Visi, Permasalahan, dan Prioritas Pembangunan Sulsel 2025–2030″.
Acara ini menjadi ajang refleksi serta wadah kritik konstruktif terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RPJMD Sulsel yang akan datang.
Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala Bappelitbangda Sulsel Dr. Setiawan Aswad, akademisi, perencana teknis, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan BaKTI, guna menghimpun perspektif yang lebih beragam dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD harus mencerminkan kondisi riil masyarakat dan tidak hanya bersifat normatif.
Ia menilai bahwa selama ini, kebijakan pembangunan kerap dibuat tanpa menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“RPJMD semestinya menjadi hasil dari penyatuan visi pembangunan dengan realitas yang dihadapi warga. Namun kenyataannya, proses penyusunan masih terasa elitis dan terlalu akademis, jauh dari jangkauan masyarakat,” ungkap Azhar.
Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat akar rumput seperti nelayan, petani, buruh, serta komunitas adat, harus lebih diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan.
“Kami ingin harlah ini menjadi ruang kontribusi nyata, bukan sekadar perayaan seremonial. Forum ini harus mampu menghasilkan rekomendasi yang membumi dan sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tegas Azhar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dokumen RPJMD ke depan tidak boleh hanya berisi indikator teknis, melainkan harus juga memuat aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ia mendorong agar Pemprov Sulsel membuka ruang diskusi dua arah yang inklusif.
Dr. Setiawan Aswad selaku Kepala Bappelitbangda Sulsel menyambut positif masukan dari berbagai pihak. Ia menyatakan bahwa forum-forum diskusi semacam ini sangat penting untuk memperkaya proses perencanaan pembangunan.
“Kami apresiasi langkah PKB yang telah memfasilitasi ruang dialog seperti ini. Ini bentuk keterlibatan publik yang perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah, dengan acuan RPJP Daerah serta RPJM Nasional.
Setiawan juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membuka ruang partisipasi hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
Di sisi lain, Lusia Palulungan dari Yayasan BaKTI juga turut menyampaikan pandangannya. Ia menyoroti perlunya integrasi layanan inklusif untuk penyandang disabilitas ke dalam RPJMD baru. Menurutnya, kelompok rentan seperti difabel masih kerap diabaikan dalam pembangunan.
“Pemerintah harus memiliki data yang akurat dan rinci tentang penyandang disabilitas, termasuk jenis keterbatasan mereka. Tanpa itu, pelayanan tidak akan tepat sasaran,” jelas Lusia.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas dan SDM dalam mendukung pendidikan inklusif, khususnya di daerah-daerah. Menurutnya, meskipun kebijakan nasional sudah ada, implementasinya masih lemah karena keterbatasan sumber daya.
Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Harlah PKB Sulsel ke-27 sekaligus menyongsong Pemilu 2029.
Melalui kegiatan ini, PKB menunjukkan komitmennya dalam mendorong proses perencanaan pembangunan yang lebih terbuka, inklusif, dan pro-rakyat.
Penulis: Ardhi
