MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemerintah Kota Makassar.
“Saya harap peserta benar-benar mengerti tugas jabatan yang mereka pilih dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada,” ungkapnya saat membuka tahapan asesmen dan seleksi JPT Pratama di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara (LAN) Antang, Makassar, Senin (25/8).
Sebanyak 33 calon pejabat mengikuti seleksi untuk memperebutkan sembilan posisi jabatan eselon II di Pemkot Makassar, salah satunya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya.
Namun, karena hanya dua orang yang mendaftar, pendaftaran posisi tersebut diperpanjang. Dengan demikian, delapan kursi lainnya menjadi perebutan di antara 33 kandidat yang sudah terdaftar.
“Saya ingin tekankan, dari 33 peserta, pasti ada yang lolos dan ada yang tidak. Ini hal yang wajar, karena posisi yang tersedia hanya 9 jabatan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa seleksi di lingkungan LAN dilakukan untuk memastikan proses yang adil dan objektif.
Dengan sistem yang terukur, Pemkot Makassar berharap dapat memperoleh figur terbaik untuk posisi yang sesuai.
“Kita ingin memastikan prinsip the right man on the right place diterapkan dengan benar,” tambahnya.
Munafri juga mengingatkan peserta untuk tetap fokus dan memaksimalkan kesempatan selama asesmen.
Ia menekankan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti seleksi agar memberikan yang terbaik, serta mengingatkan peserta yang pernah mengikuti seleksi serupa untuk belajar dari pengalaman lalu.
“Jika ada kegagalan sebelumnya, ingat itu agar tidak terulang. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Munafri berharap proses seleksi berjalan dengan lancar dan menghasilkan pejabat yang terbaik untuk Pemkot Makassar.
“Semoga hasil seleksi ini akan menempatkan Anda di posisi yang benar-benar sesuai dengan harapan kita semua,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa seleksi terbuka JPT Pratama Pemkot Makassar harus melahirkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman yang memadai.
Munafri juga menjelaskan bahwa posisi Direktur RSUD Daya masih diperpanjang pendaftarannya karena hanya ada dua peserta yang mendaftar. Jika pada batas waktu perpanjangan masih hanya ada dua pendaftar, Pemkot Makassar akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai langkah selanjutnya.
“Jika hingga batas akhir pendaftaran tetap hanya ada dua orang, kami akan meminta petunjuk BKN tentang bagaimana melanjutkan seleksi atau kemungkinan opsi lainnya. Yang jelas, posisi ini harus terisi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munafri menekankan bahwa seleksi JPT Pratama bukan hanya formalitas, tetapi sebuah usaha serius untuk menempatkan pejabat yang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya.
“Kami mencari individu dengan kapabilitas, integritas, disiplin, dan pengalaman yang cukup dalam pemerintahan. Semua itu akan terlihat dalam asesmen,” kata Munafri.
Saat ini, 33 kandidat bersaing untuk delapan jabatan yang tersedia, di luar posisi Direktur RSUD Daya.
Munafri mengingatkan bahwa seleksi ini adalah kompetisi yang wajar, dengan sebagian peserta pasti lolos, sementara yang lainnya tidak.
“Jika tidak lolos, masih ada kesempatan lain atau posisi berbeda yang lebih sesuai. Karier ASN ditentukan oleh usaha dan pengalaman masing-masing,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Makassar, Vivi Andriani Amri, menjelaskan dasar hukum, maksud, tujuan, serta tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkot Makassar.
Menurut Vivi, seleksi ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif.
Vivi menambahkan bahwa seleksi terbuka ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme rekrutmen pejabat yang transparan, akuntabel, objektif, dan berbasis pada sistem merit.
“Melalui seleksi ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaring pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas sesuai kebutuhan organisasi,” jelas Vivi.
Lebih rinci, tujuan seleksi terbuka ini antara lain untuk memberi kesempatan yang sama bagi seluruh aparatur yang memenuhi syarat, memastikan proses pengisian jabatan berlangsung profesional, terbuka, dan akuntabel, serta memperoleh pejabat dengan kualifikasi dan rekam jejak terbaik.
Selain itu, seleksi ini bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penerapan sistem merit.
“Ini juga bertujuan meningkatkan kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tambah Vivi.
Jumlah peserta seleksi JPT Pratama kali ini sebanyak 33 orang, dengan rincian 25 orang berasal dari Pemkot Makassar, 5 orang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 1 orang dari Kabupaten Pangkep, dan 1 orang dari Kementerian Agama.
Vivi menyebutkan bahwa asesmen kali ini difasilitasi oleh Tim Asesor Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pemerintahan (Pusjaklan LAN RI Makassar).
“Seleksi terbuka ini sangat penting untuk memastikan pengisian jabatan dilakukan dengan mengutamakan prinsip merit, sehingga pejabat yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi,” pungkas Vivi.
Proses seleksi dilaksanakan secara berjenjang, meliputi:
- Seleksi administrasi: 4–18 Agustus 2025
- Penelusuran rekam jejak: 19–20 Agustus 2025
- Penulisan makalah: 21 Agustus 2025
- Asesmen potensi dan kompetensi: 25–26 Agustus 2025
- Wawancara tim pansel: 1–2 September 2025
- Pengumuman hasil akhir: 8 September 2025.
Penulis: Ardhi
