MAKASSAR- Belasan massa aksi dari Komando Mahasiswa Merah Putih (KOMPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) unjuk rasa di Halaman gedung DPRD Kota Makassar.
Aksi tersebut dilakukan terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan CV Aries Utama, hingga mendesak DPRD Makassar untuk melakukan RDP terkait dugaan pencemaran lingkungan.
Salah satu Massa aksi, Bojang menuturkan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes yang dilakukan CV Aries Utama hingga dianggap perlu penegakan aturan terkait pelanggaran tata ruang di salah satu lokasi usaha di Makassar.
“Sidak yang dilakukan pada 28 September lalu menghasilkan temuan bahwa tempat tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berada di area yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, yang seharusnya diperuntukkan bagi perkantoran dan permukiman,” paparnya, Selasa 20 Oktober 2024.
“Setelah sidak, Satpol PP dan SKPD teknis memutuskan untuk menutup dan menyegel lokasi tersebut. Namun, mengecewakan, hanya satu hari setelah penyegelan, tempat itu kembali beroperasi,” tambahnya .
Ia mengatakan hingga hari ini, tidak ada tindakan lanjut dari pihak berwenang untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan, Bojang menjelaskan bahwa mereka telah melakukan serangkaian upaya untuk menekan SKPD agar menerapkan peraturan.
“Sudah menyampaikan aduan kepada Inspektorat dan Kesbangpol, namun merasa tidak diperhatikan. Ketika kami melapor, dua hari kemudian diadakan rapat, namun kami sebagai pelapor tidak diundang. Hanya SKPD teknis dan pemilik usaha yang hadir, sehingga hasil rapat tidak mencerminkan suara masyarakat,” lanjutnya.
Ia berharap dengan adanya aksi di DPRD Makassar menjadi pintu terakhir untuk menuntut penutupan lokasi usaha yang bermasalah ini.
“Sehingga dianggap perlu dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah, yang dianggap bernuansa politis,” tegasnya.
Sementara itu usai menemui massa aksi Anggota DPRD Makassar, Ismail menuturkan
rencananya dalam dekat ini akan dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan beberapa pihak terkait dan telah dijadwalkan.
Ia mengaku surat permohonan resmi untuk RDP telah diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan).”Suratnya sudah masuk, tinggal kita RDP. Insya Allah, saya bukan berjanji, tapi penetapan komisi kan minggu ini,” ujarnya.
Perihal pernyataan mahasiswa yang menuduh adanya tindakan pemerintah yang terlalu mengutamakan kepentingan sendiri, anggota partai Golkar itu mengaku belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh sebelum adanya RDP.
“Hasil dari RDP tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi, termasuk kemungkinan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap isu yang diangkat,” jelasnya.**
