Lintaskabar.id, Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan mematangkan persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025. DPW PPP Sulsel akan menggelar Muswil tersebut di Hotel Claro Makassar sebagai Muswil pertama PPP secara nasional setelah Muktamar.
Muswil PPP Sulsel Tak Pilih Ketua Wilayah
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara, menegaskan bahwa Muswil kali ini tidak lagi menggunakan mekanisme lama berupa pemilihan langsung ketua wilayah. DPW PPP Sulsel menjadikan Muswil sebagai forum tertinggi partai di tingkat provinsi untuk membentuk tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan DPW, termasuk menentukan figur ketua wilayah.
“Muswil Sulsel ini menjadi yang pertama di Indonesia setelah Muktamar. Agenda utamanya bukan memilih ketua wilayah, melainkan membentuk tim formatur,” kata Imam Fauzan saat konferensi pers di Makassar, Jumat (19/12/2025).
Mekanisme Formatur Sesuai AD/ART PPP
Imam menjelaskan bahwa DPW PPP Sulsel menjalankan mekanisme tersebut sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Ia menyebutkan, wilayah dengan jumlah DPC di atas 15 membentuk tim formatur berjumlah tujuh orang. Di Sulawesi Selatan terdapat 24 DPC kabupaten/kota, sehingga DPW PPP Sulsel menetapkan komposisi formatur sebanyak tujuh orang.
Komposisi Formatur Wakili DPP, DPW, dan DPC
DPW PPP Sulsel menyusun tim formatur yang terdiri atas satu perwakilan DPP, satu perwakilan DPW, serta lima orang dari unsur DPC. Seluruh DPC peserta Muswil memilih lima formatur dari unsur DPC melalui mekanisme pemungutan suara.
“DPC mengusulkan nama-nama calon formatur dari unsur DPC. Kalau jumlahnya lebih dari lima, maka dipilih berdasarkan suara terbanyak. Voting hanya untuk memilih formatur, bukan ketua wilayah,” jelas Bendahara DPP PPP ini.
Penetapan Ketua Wilayah Jadi Kewenangan Formatur dan DPP
Setelah membentuk tujuh formatur, DPW PPP Sulsel menyerahkan hasilnya kepada DPP PPP. Tim formatur bersama DPP kemudian menetapkan ketua wilayah. Imam menilai pola ini mampu meminimalkan potensi konflik internal yang kerap muncul setelah musyawarah.
“Penentuan ketua tidak dilakukan di forum Muswil. Ini untuk menghindari gesekan dan perpecahan, yang selama ini sering berujung pada kader pindah ke partai lain,” ujarnya.
Formatur Tak Otomatis Jadi Calon Ketua
Imam menegaskan bahwa nama-nama yang masuk dalam tim formatur tidak otomatis menjadi calon ketua wilayah. Ia menyebutkan, tim formatur memiliki kewenangan mengusulkan figur di luar formatur sebagai ketua DPW selama mendapat kesepakatan bersama dan pengesahan dari DPP.
“Formatur itu peramu kepengurusan. Tidak ada keharusan ketua wilayah berasal dari unsur formatur,” tegasnya.
24 DPC Miliki Hak Suara di Muswil
Dalam Muswil mendatang, DPW PPP Sulsel memberikan hak suara kepada 24 DPC kabupaten/kota. Selain itu, DPW PPP Sulsel menggabungkan empat badan otonom partai menjadi satu suara sesuai ketentuan organisasi.
PPP Fokus Jaga Soliditas Internal
Imam menambahkan bahwa PPP tidak membuka mekanisme pendaftaran calon ketua wilayah. Ia menegaskan bahwa seluruh proses Muswil diarahkan untuk menjaga soliditas internal partai.
“PPP ingin memastikan kaderisasi berjalan sehat,” pungkasnya.
