KATHMANDU — Nepal memasuki fase politik baru setelah Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) sementara pada Jumat malam (12/9). Pelantikan ini berlangsung di tengah gelombang protes besar yang menewaskan sedikitnya 51 orang.
Keputusan pengangkatan Karki merupakan hasil konsensus antara Presiden Ramchandra Paudel, perwakilan gerakan protes Generasi Z, dan Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel. Kesepakatan dicapai menyusul demonstrasi berkepanjangan yang berujung pada pengunduran diri PM sebelumnya, KP Sharma Oli.
Sushila Karki, 73 tahun, bukan berasal dari dunia politik. Ia dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal (2016–2017). Selama masa jabatannya, Karki menegakkan sikap tegas anti-korupsi yang membuatnya dihormati sekaligus menuai perlawanan.
Integritasnya sebagai ahli hukum mendorong banyak pihak melihatnya sebagai sosok tepat untuk memimpin pemerintahan sementara di tengah krisis. Dorongan massa protes pun semakin kuat hingga akhirnya ia ditunjuk.
Langkah ini mengingatkan pada pengalaman Bangladesh tahun lalu, ketika peraih Nobel Muhammad Yunus dipercaya memimpin pemerintahan transisi pasca-pemberontakan mahasiswa yang menggulingkan Sheikh Hasina.
Lahir pada 1952 di Nepal timur sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara dalam keluarga petani, Sushila Karki tumbuh dalam lingkungan sederhana. Keluarganya memiliki kedekatan dengan Bishweshwar Prasad Koirala, perdana menteri pertama Nepal yang terpilih secara demokratis pada 1959.
Karki meraih gelar Sarjana Seni dari Kampus Mahendra Morang pada 1972, lalu melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Hindu Banaras (BHU), India, pada 1975.
Kini, perjalanan hidupnya membawanya ke panggung politik nasional sebagai pemimpin sementara Nepal di tengah masa paling genting dalam sejarah modern negara itu.
Penulis: Zulkifli
