KATHMANDU — Nepal dilanda gelombang unjuk rasa yang berujung pada kekacauan besar di ibu kota. Kerusuhan ini tidak hanya menargetkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga merambah ke kediaman para politisi, hingga memaksa aparat mengerahkan helikopter militer untuk menyelamatkan sejumlah menteri.
Menurut laporan Al-Jazeera (10/9), massa yang marah melakukan pembakaran di berbagai titik, termasuk kompleks pemerintahan Singha Durbar pusat administrasi negara yang menaungi gedung parlemen dan kementerian utama.
Beberapa rumah politisi juga tak luput dari amukan. Saksi mata menyebut ban-ban dibakar, batu dilemparkan, dan sejumlah properti pemerintah hangus.
Rekaman yang tersebar di media sosial memperlihatkan serangan terhadap mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba beserta istrinya, Menteri Luar Negeri Arzu Rana.
Menteri Keuangan Bishnu Paudel bahkan terekam berlari di jalanan setelah rumahnya diserbu massa. Situasi ini menandai eskalasi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Nepal modern.
Kepala HAM PBB, Volker Turk, menyatakan keterkejutannya atas eskalasi kekerasan tersebut dan menyerukan agar pemerintah serta massa kembali ke meja perundingan.
Sementara itu, Reporters Without Borders (RSF) melaporkan kantor Kantipur Media Group ikut terbakar, seraya mengingatkan agar jurnalis tidak dijadikan sasaran dalam konflik politik.
Bandara Internasional Kathmandu tetap beroperasi, namun beberapa penerbangan terpaksa dibatalkan akibat asap tebal dari kebakaran yang mengganggu jarak pandang, kata juru bicara bandara Rinji Sherpa.
Kerusuhan yang awalnya dipicu larangan penggunaan media sosial ini kini berkembang menjadi krisis politik dan keamanan yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar. Situasi Nepal pun menjadi sorotan dunia internasional yang mendesak segera tercapainya perdamaian.
Akibat kerusuhan tersebut kini Nepal menghadapi kekosongan kepemimpinan setelah dua tokoh tertinggi negara mengundurkan diri hampir bersamaan Perdana Menteri KP Sharma Oli meletakkan jabatannya pada Selasa (9/9), disusul Presiden Ram Chandra Poudel beberapa jam kemudian.
Langkah drastis ini terjadi di tengah meluasnya aksi unjuk rasa yang dipimpin generasi muda (Gen Z).
Mereka menuntut perubahan besar-besaran setelah pemerintah memblokir akses media sosial dan dianggap gagal menjawab dugaan korupsi di lingkaran elite politik.
Sejak Jumat (5/9/2025), ribuan anak muda turun ke jalan di Kathmandu dan sekitarnya. Mereka melontarkan slogan-slogan anti-korupsi seperti “KP Chor, Desh Chhod” (KP pencuri, tinggalkan negara ini) sambil membakar ban dan menduduki kantor pemerintahan.
Tidak hanya itu, kantor Perdana Menteri diserbu, sementara sejumlah rumah politisi, termasuk kediaman Oli di Bhaktapur, turut dibakar. Gedung Mahkamah Agung dan Parlemen Nepal juga menjadi sasaran amukan massa.
Di tengah kekacauan yang meluas, Angkatan Darat Nepal menunjukkan sinyal siap mengambil alih kendali. Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dan mengutamakan dialog.
“Kami menyerukan perdamaian. Jalan keluar krisis ini hanya bisa dicapai melalui penyelesaian damai,” ujar Sigdel, dikutip dari News18.
Bagi para demonstran, kemarahan ini berakar dari rasa muak atas gaya hidup mewah anak-anak pejabat yang kerap dipamerkan di media sosial. Mobil sport hingga liburan ke luar negeri dianggap sebagai simbol ketidakadilan di tengah sulitnya kehidupan rakyat.
Alih-alih memberi jawaban, pemerintah justru memblokir media sosial. Kebijakan ini memperburuk keadaan dan memicu demonstrasi yang kini telah meluas ke berbagai kawasan Kathmandu serta distrik Lalitpur.
Penulis: Zulkifli
