KATHMANDU — Gelombang kerusuhan yang melanda Nepal menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur negara. Kementerian Pembangunan Perkotaan Nepal mengumumkan bahwa nilai kerugian mencapai lebih dari $1,4 miliar atau sekitar Rp22,9 triliun, sebagaimana dilaporkan TASS, Sabtu (13/9).
Menurut pernyataan resmi, sebagian besar gedung pemerintahan mengalami kerusakan berat dan tidak lagi bisa difungsikan, serupa kondisi pasca-gempa bumi. Proses pemulihan diperkirakan menelan biaya hingga 200 miliar rupee (sekitar Rp37,1 triliun).
Kerusakan signifikan menimpa kompleks Singha Durbar pusat pemerintahan yang menampung berbagai kementerian serta gedung Parlemen, Mahkamah Agung, dan kantor Kejaksaan Agung. Tidak hanya bangunan, sejumlah dokumen bersejarah dan arsip penting juga ikut musnah akibat kebakaran.
Kerusuhan bermula dari aksi protes terhadap korupsi dan kebijakan larangan media sosial. Namun, situasi berkembang menjadi aksi anarkis di Kathmandu dan sejumlah kota lain. Massa membakar gedung-gedung pemerintah, menyerang rumah pejabat, hingga merusak fasilitas umum.
Kekacauan bahkan meluas hingga perbatasan Nepal–India, memaksa penutupan pos pemeriksaan. Krisis politik semakin dalam setelah Perdana Menteri Sharma Oli menyatakan pengunduran diri.
Data Kementerian Kesehatan Nepal mencatat sedikitnya 34 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.300 orang terluka akibat kerusuhan. Pemerintah kemudian memberlakukan jam malam di seluruh wilayah untuk meredam eskalasi.
Larangan media sosial akhirnya dicabut pada Selasa (9/9), sehari sebelum militer Nepal menyatakan kesiapan untuk membuka dialog dengan para demonstran. Dialog ini diharapkan dapat menurunkan ketegangan dan menjadi langkah awal penyelesaian krisis politik di Nepal.
Penulis: Zulkifli
