JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan senilai hampir Rp10 triliun.
“Berita itu tidak benar. Saya sudah cek ke penyidik, yang bersangkutan belum pernah dipanggil, apalagi ditetapkan sebagai DPO,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Senin (2/6).
Harli juga menegaskan bahwa Kejagung belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nadiem, dan belum pernah melakukan penggeledahan di kediamannya.
Meskipun demikian, Kejagung tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Nadiem.
“Semua pihak yang bisa membuat terang perkara ini bisa saja dipanggil,” kata Harli, menegaskan bahwa proses penyidikan akan menyasar siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Penyidik kini mendalami dugaan persekongkolan dalam pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan, yang diarahkan khusus pada penggunaan Chromebook, meskipun hasil uji coba sebelumnya dianggap tidak efektif karena keterbatasan infrastruktur internet di berbagai daerah.
Proyek pengadaan Chromebook tetap dilanjutkan meski uji coba menunjukkan keterbatasan.
“Diduga ada pengondisian agar pengadaan diarahkan ke produk tertentu, padahal tidak sesuai kebutuhan,” ujar Harli.
Total anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp9,9 triliun, terdiri dari Rp3,58 triliun untuk satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kejagung telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Sejumlah penggeledahan telah dilakukan, termasuk di Apartemen Kuningan Place dan Ciputra World 2. Berbagai dokumen serta barang bukti elektronik disita.
Sebelumnya, kasus ini sempat ditangani Kejati Lampung dan KPK. Kejagung kini memetakan ulang cakupan penanganan, guna menghindari tumpang tindih dengan proses hukum di instansi lain.
Penulis: Irwan
