JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, kembali menegaskan pentingnya penyediaan jaminan pensiun dan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian PAN-RB, BKN, Kemendagri, serta sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia yang digelar secara daring pada Senin kemarin.
Dalam forum tersebut, Taufan menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan hak PPPK terkait jaminan masa depan mereka.
“Saya akan terus suarakan hal ini, Bu Menteri. Harus ada skema dana pensiun bagi mereka, atau paling tidak nomenklatur yang menjamin hari tua PPPK,” ujarnya dengan tegas.
Taufan juga mengapresiasi kinerja BKN atas capaian penyelesaian administrasi 72 persen untuk CPNS dan 28 persen untuk PPPK. Ia mendorong agar target penerbitan Surat Keputusan (SK) bisa tercapai sesuai jadwal.
“Kami harap SK untuk CPNS bisa diselesaikan pada Juli ini, dan PPPK paling lambat Oktober. Ini harus dituntaskan, baik tahap pertama maupun tahap kedua PPPK,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Taufan mengingatkan seluruh pembina kepegawaian, khususnya para kepala daerah, untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini demi menjamin hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penulis: Ardhi
