MAKASSAR—Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk menunda proses lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
Imbauan ini bertujuan memastikan program pembangunan selaras dengan visi dan misi Wali Kota Makassar terpilih yang akan dilantik pasca-Pilkada 2024.
“Kami meminta agar lelang kegiatan fisik tahun 2025 ditunda hingga Wali Kota terpilih resmi dilantik. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, Jumat kemarin.
Ray menjelaskan, arahan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang ditegaskan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada 11 Desember 2024.
Edaran tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang tidak mendesak hingga kepala daerah terpilih menjabat.
“Langkah ini penting untuk menjamin transisi pemerintahan berjalan lancar dan memastikan pembangunan berjalan efektif demi kepentingan masyarakat luas,” tambah legislator dari Partai Demokrat itu.
Dukungan dari Fraksi Mulia
Bendahara Fraksi Mulia DPRD Makassar, Muchlis Misbah dari Partai Hanura, turut mendukung seruan ini.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pembangunan dengan menghormati proses transisi pemerintahan.
“Pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru dapat menyebabkan inefisiensi anggaran dan tumpang tindih kebijakan. Penundaan ini memberikan kesempatan bagi Wali Kota terpilih untuk menentukan arah pembangunan,” ujar Muchlis.
Menurut Muchlis, Pilkada 2024 adalah momentum penting bagi warga Makassar untuk menentukan masa depan kota.
Ia berharap penundaan lelang proyek dapat memberi ruang bagi pemerintah transisi untuk merancang langkah strategis sesuai visi pemimpin baru.
“Jangan dilelang dulu kegiatan fisik. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan. Dengan begitu, setiap program pembangunan mencerminkan visi dan misi pemimpin baru,” tegasnya.
Fraksi Mulia berharap kebijakan ini diterapkan demi memastikan anggaran pembangunan digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat Makassar.
Penulis: Ardhi
