Lintaskabar.id, Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Selatan mematangkan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang akan berlangsung serentak pada Sabtu, 25 April mendatang.
Berdasarkan hasil rapat terakhir, DPW memutuskan pembukaan Muscab digelar secara daring. Selain itu, jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk Ketua Umum, dijadwalkan hadir dan membuka kegiatan secara resmi.
Pelaksanaan Sidang Secara Daring
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi, menjelaskan bahwa panitia akan langsung melanjutkan agenda ke sidang paripurna pertama setelah seremoni pembukaan. DPW menggelar seluruh tahapan awal melalui platform Zoom dengan satu ruang utama, sementara 22 kabupaten/kota mengikuti secara bersamaan melalui jaringan masing-masing.
Dalam forum tersebut, peserta membahas tata tertib serta penjelasan teknis pelaksanaan Muscab. Setelah itu, pimpinan sidang menskors forum, lalu masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melanjutkan pleno II hingga pleno V secara internal.
Penetapan Formatur dan Kandidat Ketua
Selanjutnya, DPW mengirim perwakilan untuk menghadiri pleno VI di setiap kabupaten/kota guna menetapkan formatur. Pada tahap ini, sejumlah nama calon ketua DPC mulai mengemuka, baik dari petahana maupun kandidat baru.
Di sisi lain, DPW mewajibkan calon dari eksternal partai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Sementara itu, DPW menilai kader internal berdasarkan rekam jejak, dengan kemungkinan hanya memberikan pertanyaan normatif.
Evaluasi Kinerja DPC
Menjelang pelaksanaan Muscab, DPW mengevaluasi kinerja seluruh DPC. Evaluasi ini mencakup daerah dengan capaian positif maupun wilayah yang masih dinilai rawan, meski rincian wilayah belum diungkapkan.
Beberapa daerah menunjukkan performa baik, seperti Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bone yang berhasil meraih kursi pimpinan. Namun demikian, DPW tetap memberi perhatian pada daerah yang mengalami peningkatan suara tanpa diikuti perolehan kursi, maupun sebaliknya.
Fokus Perkuat Mesin Partai
Oleh karena itu, DPW menegaskan bahwa Muscab kali ini berfokus menghadirkan ketua DPC yang memiliki kapasitas kepemimpinan kuat dan mampu menggerakkan mesin partai secara optimal, terutama dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual ke depan.
Wajib Teken Pakta Integritas
Sebagai syarat pencalonan, Ilham Ari Fauzi menegaskan bahwa setiap kandidat ketua DPC wajib menandatangani pakta integritas sesuai keputusan Rapimnas.
“Ketua DPC PPP yang terpilih wajib menandatangani pakta integritas,” ujar Ilham Ari Fauzi, Jumat, 17 April 2026.
Adapun poin utama dalam pakta tersebut meliputi kewajiban menyediakan kantor, melengkapi struktur kepengurusan hingga tingkat PAC, serta memenuhi target kaderisasi dengan rasio minimal satu kader per seribu penduduk di masing-masing kabupaten/kota. (Ar)
