Lintaskabar.id, Makassar — Pengamat Ekonomi Universitas Bosowa (Unibos), Dr. Lukman Setiawan, menilai perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat sehingga belum berada dalam kondisi kolaps seperti yang dialami sejumlah negara saat menghadapi krisis ekonomi.
Menurut Lukman, sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 4,8 hingga 5,2 persen. Selain itu, cadangan devisa nasional juga masih mencapai sekitar 140 miliar dolar AS atau cukup untuk memenuhi kebutuhan impor selama enam bulan.
Tak hanya itu, pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal karena rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 38 persen, jauh di bawah batas aman 60 persen. Sementara itu, sektor perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang berada di atas 25 persen.
“Makanya ekonom bilang ‘nggak kolaps’. Kolaps itu kayak Sri Lanka 2022: devisa habis, BBM nggak ada, listrik padam total. Kita jauh dari situ pak,” ujarnya. Sabtu (19/6).
Lukman Soroti Perbedaan Kondisi Makro dan Realitas di Lapangan
Meski demikian, Lukman menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang terlihat aman di tingkat makro belum tentu dirasakan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, pemerintah cenderung melihat indikator agregat, sedangkan masyarakat merasakan dampak ekonomi melalui harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan pengeluaran harian yang terus meningkat.
Karena itu, ia menilai perdebatan mengenai kondisi ekonomi saat ini muncul akibat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat.
Triple Shock Tekan Daya Beli Masyarakat
Lukman mengungkapkan masyarakat saat ini menghadapi tiga tekanan sekaligus atau triple shock, yakni pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM non-subsidi, dan meningkatnya harga bahan pokok.
Menurutnya, pelemahan rupiah hingga menembus level Rp16.000 per dolar AS membuat biaya impor berbagai komoditas menjadi lebih mahal.
“Pelemahan Rupiah Rp17.845,00+/USD. Dampak: Semua yg impor jadi mahal. Gandum buat mie, kedelai buat tempe, chip buat HP, mesin pabrik. Ini ‘inflasi impor’,” jelasnya.
Selain itu, kenaikan harga BBM non-subsidi ikut mendorong kenaikan biaya logistik dan distribusi di berbagai sektor.
“Efek domino langsung ke ongkos truk, genset pabrik, nelayan. Harga logistik naik 10-15 persen. Barang yg nggak disubsidi pasti ikut naik,” katanya.
Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan telur juga terus mengalami kenaikan akibat mahalnya pupuk impor, gangguan produksi, dan meningkatnya biaya distribusi.
Kenaikan Biaya Hidup Lampaui Pertumbuhan Pendapatan
Akibat berbagai tekanan tersebut, daya beli masyarakat mulai melemah. Lukman menilai kenaikan pendapatan yang diterima pekerja tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup.
“Hasilnya: Gaji UMR naik 4 persen, tapi biaya hidup naik 8-10 persen. Daya beli kelas menengah-bawah terkikis. Ini yg bikin ‘pasar menurun’,” ungkapnya.
Ia menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini seperti seseorang yang masih memiliki tubuh kuat, tetapi sedang mengalami demam.
“Jawaban singkat: ‘Nggak kolaps, tapi lagi nggak sehat. Lagi demam, bukan mati’,” ujarnya.
Pengamat Unibos Ingatkan Empat Risiko Ekonomi
Lebih lanjut, Lukman mengingatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mewaspadai sejumlah risiko yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi.
Pertama, munculnya spiral upah dan harga yang dapat membuat inflasi semakin sulit dikendalikan. Kedua, meningkatnya kredit macet UMKM akibat biaya produksi yang terus naik.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi membengkaknya subsidi energi yang dapat membebani APBN. Risiko lainnya adalah menurunnya kepercayaan investor apabila pelemahan rupiah terus berlanjut dan kebijakan ekonomi dinilai tidak konsisten.
Lukman Minta Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat
Sebagai langkah antisipasi, Lukman menyarankan masyarakat untuk memperkuat cadangan kas, menghindari utang konsumtif, dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan.
Sementara itu, pelaku usaha diminta fokus meningkatkan efisiensi dan menunda ekspansi besar hingga kondisi ekonomi lebih stabil.
Pada akhirnya, Lukman menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi Indonesia nggak kolaps karena fondasinya masih tebal. Tapi ‘rasa sakitnya’ nyata, terutama buat kelas menengah. Pemerintah bener kalau bilang ‘aman’, rakyat juga bener kalau bilang ‘susah’. Dua-duanya benar, beda kacamata aja,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga mampu melindungi daya beli masyarakat.
“Yang kita butuh sekarang kebijakan yg nggak cuma jaga makro, tapi juga jaga ‘napas rakyat’,” tutupnya. (**)
