Lintaskabar.id, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 hingga mencapai 88.519 orang.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut tensi geopolitik pada awal tahun sebagai salah satu pemicunya. Kondisi itu kemudian menekan kinerja ekspor-impor dan ikut memukul industri dalam negeri.
“Pertama ada tekanan juga dari ekspor-impor, ya, itu pasti. Kondisi dunia di awal 2025 terutama sampai semester I masih ada dinamika cukup tinggi (di) geopolitik, pasti itu pengaruh ke ekspor,” kata Indah, Rabu (21/1).
Data Kemnaker: Naik Lebih dari 10 Ribu Orang
Berdasarkan data PHK Kemnaker periode Januari–Desember 2025, jumlah korban PHK pada 2025 mencapai 88.519 orang. Angka ini meningkat lebih dari 10 ribu dibandingkan 2024 yang mencatat 77.965 orang. Selain itu, data tersebut mencatat seluruh korban PHK 2025 berasal dari pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.
Manufaktur Masih Paling Terdampak
Indah menilai industri manufaktur masih menjadi salah satu sektor yang paling besar merasakan dampak PHK. Karena itu, ia menekankan perlunya perhatian bersama dan strategi kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk menekan angka PHK.
“Mengatasi PHK itu kan bukan cuma (tugas) Kementerian Ketenagakerjaan, banyak faktor yang menjadi pengaruh atau menjadi faktor penyebab PHK. Jadi pasti ada koordinasi dan kolaborasi bersama,” ujar Indah.
Kemnaker Percepat Program Penekan PHK dan Pengangguran
Untuk menekan PHK dan pengangguran, Kemnaker mempercepat program-program terkait, terutama bagi kelompok usia produktif. Kemnaker mendorong Magang Nasional bagi penganggur baru yang terdidik serta menggelar pelatihan yang melibatkan serikat pekerja. “Ada Magang Nasional bagi para penganggur baru yang terdidik. Lalu kemudian pelatihan-pelatihan termasuk melibatkan serikat pekerja. Tadi Pak Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) bilang akan dimasifkan di tahun ini, jadi upayanya ada,” kata dia. (Ag)
