Lintaskabar.id, Makassar — Genap satu tahun sejak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dilantik pada 20 Februari 2025, perubahan mulai terasa di berbagai sektor. Pemerintah kota menjalankan program prioritas yang menyasar infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan agar manfaatnya dirasakan warga.
BPS Menilai Pembangunan Mengarah pada Pemerataan
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar menunjukkan pemerintah kota tidak hanya mendorong percepatan pembangunan, tetapi juga pemerataan. Pemerintah membenahi infrastruktur untuk memperkuat konektivitas dan kenyamanan, memperkuat pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas layanan kesehatan agar aksesnya lebih merata.
Indikator Makro Menguat: Ekonomi, Kemiskinan, IPM, dan Pengangguran
BPS mencatat tren pembangunan Makassar bergerak positif. Pertumbuhan ekonomi kota tercatat berada di atas rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat yang sama, angka kemiskinan menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, angka harapan hidup bertambah, indikator pendidikan menguat, dan tingkat pengangguran turun. Capaian ini menjadi pijakan awal untuk mendorong pembangunan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Roem: Kolaborasi Menggerakkan Capaian
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, menegaskan capaian setahun terakhir lahir dari kerja kolektif berbagai unsur di Kota Makassar, termasuk dukungan DPRD, dunia usaha, akademisi, dan partisipasi masyarakat.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar, dukungan DPRD, dunia usaha, akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026), momentum satu tahun kepemimpinan MULIA di Kota Makassar.
“Pembangunan bukanlah kerja satu atau dua orang, tetapi hasil gotong royong seluruh elemen kota,” sambung mantan Kadis Pariwisata Kota Makassar itu.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Ekonomi Didorong Bersamaan
Roem menyebut pemerintahan Munafri–Aliyah bekerja cepat dan kolaboratif agar kebijakan tidak berhenti sebagai rencana. Pemerintah memperbaiki fasilitas publik dan layanan dasar, menghidupkan ruang publik, memperkuat sarana lingkungan, serta memperluas pembangunan hingga lorong-lorong dan kawasan pinggiran. Pada sektor pendidikan, pemerintah memperkuat sarana-prasarana sekolah, menjalankan program afirmasi bagi keluarga kurang mampu, dan mendorong inovasi pembelajaran. Di bidang ekonomi, pemerintah menjalankan kebijakan pro-UMKM, memperkuat perdagangan dan jasa, serta mendorong ekonomi kreatif untuk membuka ruang produktivitas baru.
Diskominfo Menjaga Transparansi Informasi Pembangunan
Roem menegaskan Diskominfo akan memastikan capaian, program, dan kebijakan pemerintah tersampaikan secara terbuka dan dapat diakses publik.
“Sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, saya menegaskan bahwa komitmen kami adalah memastikan setiap capaian, setiap program, dan setiap kebijakan tersampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Karena kemajuan harus diketahui, dirasakan, dan diawasi bersama,” tegasnya.
Roem Menilai Tahun Pertama Menjadi Fondasi
Roem menilai tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi untuk pembangunan tahap berikutnya.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Perjalanan masih panjang. Namun arah kita sudah jelas: Makassar yang semakin unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Data BPS: Kemiskinan Turun, IPM Naik, Daya Beli Menguat
BPS merilis data terbaru yang menunjukkan indikator makro Makassar pada 2025 membaik dibanding 2024, termasuk kemiskinan.
“Tingkat kemiskinan tercatat menurun dari 4,97 persen pada tahun 2024 menjadi 4,43 persen pada tahun 2025,” demikian kutipan data trbaru BPS.
BPS juga mencatat IPM meningkat dari 85,23 (2024) menjadi 85,66 (2025). Angka harapan hidup naik dari 75,33 tahun (2024) menjadi 75,60 tahun (2025). Pada pendidikan, Harapan Lama Sekolah mencapai 15,63 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah berada pada angka 11,59 tahun. Dari sisi ekonomi rumah tangga, pengeluaran riil per kapita naik dari Rp18,38 juta (2024) menjadi Rp18,87 juta (2025). Selain itu, tingkat pengangguran turun dari 9,71 persen (2024) menjadi 9,60 persen (2025). (Ar)
