Lintaskabar.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa etika publik dan akuntabilitas negara menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Munafri menyampaikan penegasan itu saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (Sidrap), Prof. Dr. Muliani, di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Rabu (21/1/2026).
Pengukuhan Guru Besar Jadi Momentum Strategis
Dalam suasana akademik yang khidmat, Munafri menilai pengukuhan guru besar bukan sekadar seremoni. Munafri memandang momen ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat peran akademisi dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun integritas keuangan publik dan etika penyelenggaraan negara.
Karena itu, Munafri menyebut pengukuhan guru besar sebagai tonggak penting yang menandai perjalanan panjang seorang akademisi dalam ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Gelar guru besar merupakan kehormatan sekaligus kepercayaan tertinggi dari komunitas akademik terhadap kualitas, integritas, serta kontribusi seorang ilmuwan,” jelasnya.
Apresiasi untuk Prof. Dr. Muliani
Munafri menuturkan bahwa pengukuhan ini mengakui dedikasi, ketekunan, dan komitmen yang konsisten dalam menapaki jalan ilmu pengetahuan. Menurutnya, gelar tersebut bukan hanya prestasi personal, melainkan amanah besar untuk terus memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa.
Ia menilai pengukuhan Prof. Dr. Muliani membuktikan bahwa ketekunan dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dapat melahirkan capaian yang membanggakan. Selain menambah deretan profesor, Munafri menilai pengukuhan ini juga memperkuat posisi Universitas Muhammadiyah Sidrap sebagai pusat keilmuan yang berdaya saing.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Prof. Dr. Muliani. Ini adalah prestasi yang patut menjadi inspirasi bagi generasi akademisi muda,” ungkapnya.
Orasi Ilmiah Soroti Integritas Keuangan Publik
Selanjutnya, Munafri menyoroti judul orasi ilmiah Prof. Dr. Muliani, yakni “Etika Publik dan Akuntabilitas Negara dalam Membangun Integritas Tata Kelola Keuangan Publik di Indonesia”. Munafri menilai tema itu relevan dengan kondisi tata kelola pemerintahan saat ini.
Munafri menegaskan etika publik menjadi landasan moral yang mengarahkan perilaku aparatur negara agar berpijak pada kepentingan rakyat. Sementara itu, Munafri menilai akuntabilitas negara mewajibkan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
“Sehingga, integritas tata kelola keuangan publik adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” jelas Munafri, dalam sambutanya.
Dorong Pemerintahan Beretika dan Berpihak pada Rakyat
Sebagai Wali Kota, Munafri mengaku merasakan langsung bahwa masyarakat membangun kepercayaan ketika pemerintah mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab, transparan, dan berlandaskan nilai moral.
Munafri menekankan guru besar tidak hanya berperan sebagai ilmuwan, tetapi juga menjaga moral bangsa. Karena itu, Munafri mendorong pemikiran akademik menembus batas ruang kelas dan laboratorium, lalu memengaruhi kebijakan publik serta memberi arah pembangunan.
Munafri berharap gagasan Prof. Dr. Muliani menjadi rujukan strategis bagi pemimpin daerah, birokrat, dan akademisi dalam memperkuat integritas dan tata kelola publik.
“Dapat mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga beretika, berintegritas, dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Apresiasi untuk Unismuh Sidrap dan Ajakan Membangun Indonesia
Munafri mengapresiasi Universitas Muhammadiyah Sidrap karena kampus ini berperan besar mencetak generasi unggul. Munafri meyakini bertambahnya guru besar akan memperkuat kontribusi universitas dalam menghasilkan penelitian berkualitas yang menjawab tantangan lokal maupun nasional.
Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan pengukuhan guru besar sebagai pengingat bahwa semua pihak memikul tanggung jawab membangun Indonesia.
“Membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas akademisi, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Dengan etika publik, akuntabilitas negara, dan integritas tata kelola keuangan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya. (Ar)
