Lintaskabar.id, Mesir – Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan ekoteologi serta peran agama dan kesadaran kemanusiaan di era Artificial Intelligence (AI) dalam konferensi internasional di Mesir. Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir menyelenggarakan konferensi tersebut.
Menteri Wakaf sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam Mesir, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, menghadiri konferensi bersama para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara. Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M Hanafi dan Tenaga Ahli Menag Bunyamin Yafid mendampingi Menag.
Salam Presiden dan Apresiasi untuk Tuan Rumah
Menag mengawali paparan dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Menag menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Abdel Fattah El-Sisi atas dukungannya dalam penyelenggaraan konferensi.
Ekoteologi dan Tanggung Jawab Manusia
Menag menjelaskan tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Menurutnya, manusia tidak sekadar bekerja untuk mencari penghidupan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral, amanah sosial, dan kewajiban memakmurkan bumi.
“Dalam kerangka inilah, kami menegaskan pentingnya apa yang kami sebut sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” tegas Menag di Mesir, Senin (19/1/2026).
Menag menegaskan bahwa Islam memandang bumi sebagai titipan Ilahi, bukan milik mutlak manusia. Karena itu, manusia harus memakmurkan bumi sekaligus menjaga keseimbangannya. Dengan demikian, setiap profesi yang merusak keseimbangan tersebut menyimpang dari tujuan ibadah dan hakikat pembangunan peradaban.
Peradaban: Bukan Sekadar Materi
Menag menyambut gagasan Menteri Wakaf Mesir yang menyatakan bahwa Islam mewajibkan pembangunan peradaban. Menag juga mengikuti pandangan Malik bin Nabi dari Aljazair yang menilai peradaban tidak hanya bertumpu pada akumulasi materi, tetapi juga membangun kemanusiaan dan moral. Menurut Menag, dorongan moral dan spiritual menyatukan ikatan manusia, tanah, dan waktu; dorongan itu pula yang mengarahkan manusia, mengendalikan naluri, memaknai waktu, serta mengolah tanah menjadi nilai peradaban.
Kebangkitan Peradaban Dimulai dari Manusia
Menag menilai manusia tidak menyelesaikan keterbelakangan, ketergantungan, dan kekosongan nilai dengan mengimpor produk peradaban atau meniru teknologi maju. Sebaliknya, manusia harus memperbaiki diri dan membangun kembali relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.
“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dan terbangun dalam nurani manusia—bukan sebagai ritual yang kaku, melainkan sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku, membebaskan akal, dan mengarahkan naluri,” pesan Menag.
“Jika nilai-nilai hilang, naluri akan bebas tanpa kendali. Dan ketika naluri lepas kendali, manusia kehilangan kompas etiknya,” sambungnya.
Menjaga Kemanusiaan di Era AI
Menag menilai tantangan profesi di era AI tidak terletak pada kemajuan algoritma, melainkan pada kemampuan manusia menjaga sisi kemanusiaannya. Dunia membutuhkan profesi yang beretika, bukan hanya cerdas; dunia memerlukan nurani yang hidup, bukan hanya kompetensi teknis. Karena itu, agama harus menjadi kompas moral bagi kemajuan, menjaga martabat manusia, dan merawat makna kerja serta profesi di tengah perubahan yang cepat.
Penguatan Etika dan Literasi AI di Indonesia
Menag menjelaskan upaya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk. Pemerintah mengaitkan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional serta menguatkan etika kerja di lembaga negara dan masyarakat. Selain itu, pemerintah memberi perhatian khusus pada isu AI serta kaitannya dengan wacana keagamaan dan otoritas pengetahuan.
“Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk, kami berupaya meneguhkan pemahaman ini melalui pengaitan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional, serta penguatan etika kerja dalam lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, kami memberi perhatian khusus pada isu kecerdasan buatan serta kaitannya dengan wacana keagamaan dan otoritas pengetahuan,” papar Menag.
AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pengganti Nurani
Menag menegaskan hasil diskusi ilmiah yang melibatkan para ulama dan pemikir besar Indonesia. Mereka menyatakan kecerdasan buatan—sebesar apa pun kemampuan analisisnya—tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. Karena itu, manusia harus menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti fatwa maupun bimbingan keagamaan.
“Berbagai diskusi ilmiah yang kokoh, melibatkan para ulama dan pemikir besar Indonesia, menegaskan bahwa kecerdasan buatan—sebesar apa pun kemampuan analisisnya—tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. Fungsinya harus tetap berada sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti untuk fatwa atau bimbingan keagamaan,” lanjutnya.
Otoritas Keagamaan Tetap Ilmiah dan Moral
Menag menekankan bahwa orang tidak perlu memperdebatkan penggunaan AI semata, tetapi harus mengatur dan mengendalikan pemanfaatannya. Dengan cara itu, manusia tetap memimpin dengan akal, nilai, dan tanggung jawab etik, sementara agama tetap menjadi sumber hidayah dan makna, bukan sekadar bahan untuk menghasilkan jawaban mekanis. Menag juga menegaskan bahwa otoritas keagamaan di era AI bersifat ilmiah dan moral: otoritas itu memadukan teks, akal, realitas, dan maqashid syariah, serta menyertakan kesadaran atas perubahan zaman dan pertanyaan aktual. (Ar)
