Lintaskabar.id, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman melakukan pengawasan pelaksanaan APBD Tahun 2025 di SMAN 2 Makassar, Senin (27/4).
Dalam kunjungan itu, ia menyoroti persoalan sistem penerimaan siswa hingga ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah.
Zonasi Masih Memicu Perdebatan
Yeni Rahman menuturkan sistem zonasi masih memicu polemik di tengah masyarakat. Ia menilai kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi semua siswa, terutama yang tinggal jauh dari sekolah tujuan.
Ia menjelaskan bahwa di satu sisi zonasi memberi keadilan bagi siswa yang tinggal dekat sekolah. Namun di sisi lain, kebijakan ini justru menyulitkan sebagian orang tua.
“Bagaimana perasaan anak yang rumahnya dekat sekolah tapi tidak diterima?” ujarnya.
Sistem Jalur Belum Menjawab Semua Kebutuhan
Selain itu, Yeni menilai skema penerimaan yang menggabungkan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Orang tua belum mampu menjawab seluruh persoalan.
Ia melihat masih ada celah besar dalam sistem tersebut yang membuat sebagian siswa tidak terakomodasi.
Siswa Kategori ‘Abu-Abu’ Terabaikan
Politisi PKS itu menyoroti nasib siswa yang tidak masuk kategori prioritas. Mereka bukan siswa berprestasi, bukan penerima bantuan seperti KIP atau PKH, dan juga tidak berada di zona terdekat.
Akibatnya, siswa dalam kategori ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Anak-anak ini mau sekolah di mana? Ini yang sering tidak terjawab,” tegasnya.
Pemerataan Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas
Untuk itu, Yeni mendorong pemerintah melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Ia menilai stigma sekolah unggulan justru memperlebar kesenjangan.
Menurutnya, jika semua sekolah memiliki kualitas yang baik, orang tua tidak akan lagi bergantung pada sekolah tertentu.
Distribusi Guru Harus Lebih Seimbang
Di sisi lain, Yeni meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kompetensi guru secara terukur. Ia menilai distribusi tenaga pengajar saat ini belum merata.
Ia menekankan pentingnya kombinasi guru berkualitas di setiap sekolah agar terjadi transfer pengetahuan yang merata.
“Guru yang sangat baik harus bisa menularkan ilmunya ke guru lain,” jelasnya.
Istilah Sekolah Unggulan Perlu Dievaluasi
Dirinya juga mempertanyakan penggunaan istilah sekolah unggulan. Ia menilai label tersebut sering kali hanya didasarkan pada tingginya minat masyarakat, bukan indikator kualitas yang jelas.
“Kalau hanya karena banyak peminat, itu bukan unggulan, tapi sekolah favorit,” pungkasnya.
Melalui pengawasan ini, Yeni Rahman berharap pemerintah provinsi segera menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. (Ar)
