MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Data dan Informasi di Hotel Claro, Makassar, Selasa (16/9).
Mengusung tema “Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas melalui Dukungan Teknologi Informasi yang Terpercaya”, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan data dan informasi di seluruh jajaran Bawaslu Indonesia.
Acara dibuka dengan semangat kolaborasi yang tinggi dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan Bawaslu, antara lain Anggota Bawaslu RI Dr. Puadi, Deputi Bidang Dukungan Teknis Dr. La Bayoni, serta Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Dr. Bachtiar Baetal.
Sebagai tuan rumah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan hadir lengkap dipimpin Ketua Mardiana Rusli, bersama para anggota Abdul Malik, Alamsyah, Andarias Duma, Saiful Jihad, Adnan Jamal, dan Samsuar Saleh.
Peserta rapat terdiri dari Koordinator Divisi serta Kepala Bagian Data dan Informasi Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dari 22 provinsi yang diundang pada Gelombang I.
Mereka berasal dari kawasan timur dan tengah Indonesia, meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Tujuan utama rakornas ini adalah memperkuat sinergi pengelolaan data dan informasi agar pengawasan pemilu lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang valid.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menekankan pentingnya integrasi dan validasi data.
“Data yang terintegrasi bisa menjadi pondasi yang kuat untuk pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran. Namun, jika tidak divalidasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, data justru bisa menjadi titik lemah,” ujarnya.
Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi, juga menyoroti peran vital Divisi Data dan Informasi (DATIN). Ia menegaskan bahwa DATIN tidak hanya berfungsi mengumpulkan data, tetapi juga mengolah, menganalisis, hingga menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pengawasan yang cepat dan tepat.
“DATIN harus menjadi simpul yang menyatukan semua basis data pengawasan: laporan masyarakat, hasil lapangan, penanganan pelanggaran, hingga putusan sengketa. Dari situ kita bisa membangun big data pengawasan yang bisa dianalisis secara real time,” jelas Puadi.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap lahir sistem informasi pengawasan yang solid, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Partisipasi seluruh jajaran di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan menjadi penguat untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, modern, dan berintegritas.
Penulis: Ardhi
