Lintaskabar.id, Makassar — Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menegaskan kepengurusan Fadel Muhammad Tauphan Ansar sebagai Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan periode 2026–2029 sah dan memiliki legalitas hukum. Penegasan ini disampaikan setelah pelantikan Fadel bersama 480 pengurus di Hotel Claro Makassar, Senin (9/3/2026).
DPP KNPI Tegaskan Tidak Ada Lagi Dualisme
Salah satu pengurus DPP KNPI Mahmud SH., MM menegaskan bahwa pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan menandai berakhirnya dualisme kepengurusan KNPI di Sulawesi Selatan.
“Kepengurusan Fadel Muhammad Tauphan Ansar, sah dan legal secara hukum. Saya pertegas lagi, setelah pelantikan yang dilakukan Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan, tidak ada lagi dualisme KNPI di Sulsel. Jika ada yang mengatasnamakan DPD KNPI Sulsel, itu ilegal atau tidak sah,” tegas Mahmud.
Selain itu, Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut dan didampingi Sekretaris Jenderal DPP KNPI Almanzo Bonara. Sejumlah fungsionaris DPP KNPI dari Jakarta juga menghadiri acara tersebut, di antaranya Edi Wijaya Karo-Karo, Rusdi Ali Hanafia, Sahrul Gunawan, Novi Fadhillah, dan Rasheed, bersama jajaran pengurus lainnya.
Sejumlah Tokoh Daerah Hadiri Pelantikan
Sementara itu, sejumlah kepala daerah dan tokoh penting turut menghadiri pelantikan tersebut. Di antaranya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Gowa Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, dan Bupati Maros Dr. H. Andi Syafril Chaidir Syam.
Selain itu, mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Ilham Arief Sirajuddin juga terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.
Kemudian, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dirintelkam Polda Sulsel Kombes Pol Hajat Mabrur, serta Komandan Komando Daerah Angkatan Laut VI Makassar Laksda TNI Andi Abdul Aziz ikut menghadiri acara bersama sejumlah tokoh organisasi kepemudaan.
DPP Nilai Fadel Mampu Bangun Sinergi
Lebih lanjut, Mahmud menilai kehadiran berbagai tokoh pemerintahan, legislatif, serta organisasi kepemudaan menunjukkan kemampuan Fadel Tauphan Ansar dalam membangun sinergi lintas sektor di Sulawesi Selatan.
“Figur seperti Tafuan yang dibutuhkan KNPI. Mampu bersinergi lintas sektoral,” terangnya.
Selain itu, ia juga menegaskan tidak ada pihak yang dapat menggugurkan kepengurusan yang telah dilantik oleh DPP KNPI tersebut.
“Kalau ada yang berstatement lain, ngacau itu,” sambungnya.
Bantah Pernyataan Soal Legal Standing
Di sisi lain, Mahmud juga menanggapi pernyataan Imran Eka Saputra yang mempertanyakan legalitas keputusan Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan.
Menurut Mahmud, pernyataan tersebut tidak berdasar karena Ryano Panjaitan memiliki legal standing yang jelas.
“Saudara Imran Eka Saputra ini asal bunyi saja. Apa kapasitasnya dia bicara seperti itu (Ryano Panjaitan tidak punya legal standing). Ketum Ryano pemegang Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” sebut Mahmud.
Selain itu, ia juga menyinggung keikutsertaan Vonny Ameliani dalam Musda KNPI Sulsel yang diselenggarakan oleh DPP KNPI di bawah kepemimpinan Ryano Panjaitan.
“Kalau saudara Imran Eka mengatakan Ryano Panjaitan tidak punya legal standing, loh, kenapa saudari Vonny Ameliani ikut bertarung di Musda DPD KNPI Sulsel yang dibuat oleh DPP KNPI yang Ketua Umumnya Ryano Panjaitan dan Sekjendnya Almanzo Bonara. Kan, lucu toh,” sentil Mahmud.
DPP Ajak Pemuda Bersatu
Akhirnya, Mahmud mengajak seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga di Sulawesi Selatan untuk bersatu di bawah kepengurusan KNPI yang sah.
“Tentunya saya selaku pengurus DPP berharap tak ada lagi perbincangan mengenai dualisme kepengurusan KNPI Sulsel saat ini. Pemuda harus bersatu untuk pergerakan ke depannya,” katanya. (Ar)
