SULSEL — Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan menunda pencairan anggaran penyertaan modal untuk PT Sulsel Andalan Energi (SAE) dalam APBD Perubahan 2025. Penundaan ini diputuskan setelah melalui rapat bersama dengan pihak perusahaan, Jumat (9/5).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Tauphan Ansar, menjelaskan bahwa permintaan dana penyertaan modal sebesar Rp2,5 miliar oleh PT SAE ditangguhkan dengan alasan efisiensi anggaran daerah.
“Perusahaan baru memang butuh dukungan, tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov yang sedang tidak stabil. Jadi kami tunda dulu penyertaannya,” ujar Fadel.
Selain faktor efisiensi, Komisi C juga mempertimbangkan belum jelasnya hasil negosiasi pembagian keuntungan (participation interest) antara PT SAE dan PT Energy Equity Epic Pty LTD, selaku pengelola blok migas Sengkang.
Sebelumnya, telah ada kesepakatan antara PT Energy Equity Epic dan Pemprov Sulsel pada masa Penjabat Gubernur Zudan Arif Fakhrulloh, terkait pembagian hasil sebesar 2,5 persen per tahun.
Namun, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman kemudian menginstruksikan direksi baru PT SAE untuk merevisi kesepakatan menjadi 10 persen.
Menanggapi hal itu, Komisi C menyarankan agar PT SAE terlebih dahulu menyetujui nilai awal 2,5 persen demi kelangsungan operasional perusahaan. Nilai tersebut diperkirakan setara dengan hampir Rp3 miliar.
“Kami di Komisi C lebih memilih PT SAE menerima dulu yang 2,5 persen itu, supaya perusahaan tetap berjalan. Jangan sampai mereka menunggu hasil yang belum pasti, sementara operasional terhambat,” jelas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel itu.
Untuk itu, Komisi C memberi waktu satu bulan kepada PT SAE guna melakukan negosiasi ulang dengan PT Energy Equity Epic. Jika dalam tenggat waktu tersebut tidak ada perubahan dan pembagian keuntungan tetap 2,5 persen, maka anggaran penyertaan modal akan dicoret.
“Kalau setelah sebulan tetap di 2,5 persen dan belum disepakati, maka anggaran Rp2,5 miliar itu akan kita hapus. Kita sudah beri ruang untuk ambil yang ada,” tegas Fadel.
Ia juga menambahkan, jika pihak PT SAE tetap bersikeras meminta angka lebih tinggi seperti 4 atau 5 persen tanpa menerima kesepakatan awal, maka DPRD tidak akan memberikan dukungan anggaran.
Penulis: Ardhi
