MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar meluncurkan secara resmi program Urban Farming, sebuah langkah strategis untuk mendukung kemandirian pangan dan pelestarian lingkungan di tengah kepadatan kota.
Program ini bukan sekadar penghijauan semata, melainkan gerakan kolektif masyarakat yang menempatkan RT dan RW sebagai ujung tombak pelaksanaannya. Peran mereka dianggap vital dalam menyukseskan pertanian kota yang diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan. Menurutnya, lebih dari 6.000 Ketua RT akan diberdayakan untuk menjalankan program ini di lingkungan masing-masing.
“Urban farming ini bukan hanya untuk produksi pangan, tetapi menjadi inovasi kota dalam mengelola lingkungan dan menciptakan ruang hijau baru,” jelas Munafri.
Peluncuran program dilakukan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Talas, Jalan Sunu, Komplek Unhas, Minggu (3/8), dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, dan perwakilan akademisi dari Universitas Hasanuddin.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa urban farming akan menjadi program terstruktur di tingkat RT, menyatu dengan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga melalui metode seperti biopori, komposter, eco-enzyme, hingga budidaya magot.
“Kita tidak ingin ini hanya jadi program dinas. Ini akan menjadi gerakan bersama, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain budidaya sayuran, masyarakat juga didorong mengembangkan peternakan skala kecil, tanaman hias bernilai ekonomi, hingga budidaya ikan lele dalam ember (budikdamber).
Pemkot juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR, serta melibatkan komunitas dan akademisi sebagai mitra. Hasil panen dari kegiatan urban farming akan diarahkan ke Pasar Tani, setelah kebutuhan internal warga RT/RW terpenuhi.
Munafri berharap, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Makassar dapat menjadi kota percontohan urban farming tingkat nasional, lengkap dengan pameran hasil tani dan inovasi pertanian kota.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Aulia Arsyad, menuturkan bahwa luas lahan pertanian di Kota Makassar hanya sekitar 1.463 hektare, tersebar tidak merata di beberapa kecamatan. Berikut rinciannya:
- Manggala: 469 hektare
- Tamalate: 342 hektare
- Tamalanrea: 307 hektare
- Biringkanaya: 288 hektare
- Panakkukang: 29 hektare
- Tallo: 18 hektare
- Rappocini: 7 hektare
Kondisi ini menjadikan urban farming sebagai alternatif penting. Saat ini, DP2 telah membina 458 kelompok tani urban, dengan pendekatan teknologi dan pelatihan intensif. Kelompok ini terdiri dari:
- 181 Kelompok Wanita Tani (KWT) Hortikultura
- 79 Kelompok Tani Pangan
- 15 Kelompok Peternak
- 53 Kelompok Pembudidaya Ikan
- 130 Kelompok Pengolah Produk Pangan
Sebagian kelompok telah mengadopsi Smart Digital Farming yang mencakup:
- Irigasi dan pemupukan otomatis
- Solar panel untuk elektrifikasi kegiatan tani
- Aplikasi digital pemberian nutrisi dan pakan
Aulia menambahkan bahwa tren digitalisasi ini akan terus ditingkatkan seiring berjalannya program.
Sebagai dukungan pemasaran produk lokal, DP2 secara rutin menggelar Pasar Tani dua kali sebulan, yang menjadi titik temu langsung antara petani dan konsumen. Produk yang dijual meliputi hasil panen segar hingga olahan seperti sambal, telur asin, dan keripik.
Urban farming juga dikaitkan dengan pengelolaan limbah organik melalui budidaya magot, pemanfaatan komposter rumah tangga, dan edukasi lingkungan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Bidang peternakan turut mengaktifkan layanan Animal Care untuk pendampingan kesehatan hewan ternak skala kecil. Kegiatan ini melibatkan komunitas pemuda sebagai bagian dari gerakan sosial dan edukatif.
“Kami ingin urban farming bukan hanya solusi pangan, tetapi menjadi gaya hidup baru masyarakat kota yang lebih ramah lingkungan dan produktif,” pungkas Aulia.
Penulis: Ardhi
