MAKASSAR-Komunitas penyandang disabilitas di Makassar menggemakan perjuangan melawan politik uang dalam lokakarya inspiratif bertajuk “Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas”.
Acara yang berlangsung di Hotel Melia ini menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan suara demi menjaga integritas demokrasi.
Lebih dari sekadar edukasi, kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi gerakan demokrasi inklusif.
Dengan dihadiri lebih dari 50 peserta, termasuk komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan, lokakarya ini membuka jalan bagi pemilu yang bersih dan bermartabat.
Penyandang Disabilitas: Pilar Baru Demokrasi
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) Mardiana Rusli, menegaskan pentingnya peran penyandang disabilitas dalam menciptakan pemilu yang jujur.
“Kami memastikan pelaporan pelanggaran politik uang dilakukan secara anonim dan rahasia, termasuk oleh penyandang disabilitas. Bersama, kita harus melawan praktik yang menggerogoti nilai demokrasi ini,” tegas Mardiana.
Tidak hanya menjadi pemilih, penyandang disabilitas kini tampil sebagai penggerak perubahan. Musfirah Rasdin, salah satu alumni Training of Trainers (ToT), menyoroti bahaya politik uang yang melanggengkan diskriminasi.
“Politik uang tidak hanya merusak moral, tapi juga menghambat kemajuan masyarakat. Penyandang disabilitas harus berani berkata ‘tidak’ karena suara kita jauh lebih berharga daripada iming-iming materi,” tegasnya.
Gerakan Edukasi dan Inspirasi
Kegiatan ini menghadirkan simulasi penolakan terhadap berbagai modus politik uang, memperkuat pemahaman peserta akan dampak buruknya.
Ahmad Hedar, Koordinator Institut IDEA Yogyakarta, memotivasi peserta untuk mengambil peran aktif.
“Dengan literasi politik yang kuat, penyandang disabilitas bukan hanya pemilih yang sadar, tapi juga agen perubahan bagi komunitas mereka,” katanya.
Mewujudkan Pemilu Bebas Politik Uang
Lokakarya ini dirancang untuk:
1. Meningkatkan literasi politik komunitas disabilitas.
2. Mendorong keberanian melaporkan pelanggaran dalam pemilu.
3. Memperkuat sinergi antara komunitas disabilitas dan penyelenggara pemilu.
Langkah ini menjadi awal dari perjuangan menuju pilkada inklusif yang terbebas dari politik uang, membuktikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya sebagai peserta pasif, tetapi juga motor perubahan dalam demokrasi Indonesia.
Bersama Menuju Demokrasi Bermartabat
Dengan dukungan Bawaslu Sulawesi Selatan, Institut IDEA Yogyakarta, dan Kemitraan, gerakan ini menjadi simbol harapan bagi pemilu yang lebih adil dan inklusif.
Suara mereka kini menggema, membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk manipulasi.**
