Lintaskabar.id, Makassar – Pandu Negeri Public Lecture Series #003 menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung dan mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dalam diskusi bertajuk “Situasi Global dan Arah Politik Negeri Generasi Muda dalam Konsep To Build The World A New” di Universitas Negeri Makassar, Sabtu (9/5/2026).
Akademisi Andi Luhur Priyanto turut menjadi pembicara dengan Seno Baskoro sebagai moderator. Sejumlah tokoh juga menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ridwan Andi Witri, dr Fadli Ananda, Andi Suhada Sappaile, Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Andi Putra Batara Lantara.
Hamid Awaluddin Ungkap Strategi AS Tekan Cina
Dalam pemaparan virtualnya, Hamid Awaluddin membahas tema “Memutus Rantai Energi: Strategi AS di Balik Tekanan Terhadap Venezuela dan Iran”. Ia menilai Amerika Serikat menggunakan tekanan geopolitik untuk melemahkan dominasi ekonomi Cina.
Menurut Hamid, Amerika Serikat kesulitan menyaingi efisiensi industri Cina. Karena itu, pemerintahan Donald Trump mencoba memutus pasokan energi yang menopang industri Negeri Tirai Bambu.
“Bagaimana caranya mematikan industri Cina? Yakni memutus mata rantai pasokan minyak,” ujar Hamid.
Ia menjelaskan Venezuela memasok sekitar 675 ribu barel minyak mentah per hari ke Cina. Sementara Iran memproduksi 2,4 juta barel minyak per hari dan 95 persen ekspornya mengalir ke Cina.
Hamid menilai tekanan terhadap Venezuela dan Iran menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat memperlambat pertumbuhan industri Cina yang sangat bergantung pada pasokan energi kedua negara tersebut.
Rocky Gerung Sebut Indonesia Punya Posisi Strategis
Sementara itu, Rocky Gerung menilai Indonesia berpotensi menjadi pusat keamanan global baru di tengah meningkatnya tensi geopolitik Indo-Pasifik.
Ia menyebut persaingan Jepang, Cina, dan Amerika Serikat membuat posisi Indonesia semakin strategis dalam percaturan dunia.
Rocky juga menilai Bung Karno sejak awal telah membaca arah geopolitik global melalui gagasan Asia-Afrika dan Conference of New Emerging Forces (Conefo).
“Langkah Bung Karno yang sempat mengajukan ide baru sebelum membubarkan PBB pada masanya—melalui Conference of New Emerging Forces (Conefo)—dianggap sebagai upaya menciptakan keseimbangan agar tidak ada dominasi tunggal dalam politik internasional,” katanya.
Akademisi Soroti Tren Kemunduran Demokrasi
Di sisi lain, Andi Luhur Priyanto menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia yang dinilai sejalan dengan tren democratic decline atau kemunduran demokrasi global.
Ia mengutip laporan V-Dem Institute 2026 yang menunjukkan jumlah negara dengan sistem otoriter kini melampaui negara demokratis.
Menurutnya, fenomena tersebut dikenal sebagai otokrasi elektoral, yakni kondisi ketika pemimpin terpilih lewat pemilu demokratis namun menjalankan pemerintahan secara otoriter.
“Pemilu yang demokratis tidak selalu menghadirkan pemimpin yang demokratis. Di banyak tempat, demokrasi justru ‘dicuri’ di kotak suara,” katanya. (Ar)
