Lintaskabar.id, Jakarta – Pemerintah Kota Makassar meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat. Menjelang satu tahun kepemimpinan Munafri–Aliyah (MULIA), Makassar juga memperoleh UHC Prioritas.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kategori Pratama Berkat Capaian JKN

Makassar meraih kategori Pratama karena meningkatkan kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Serahkan Penghargaan di JIEXPO

Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Makassar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Panitia menggelar acara di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026). Andi Bukti Djufrie (Kepala Dinsos) dan Muhammad Hatim Salam (Kepala Disdukcapil) turut hadir.

Nursaidah: Sejalan Visi Kepemimpinan

dr. Nursaidah menjelaskan Pemkot Makassar meraih kategori Pratama karena memenuhi indikator utama.

“Penghargaan atas program ini, sejalan dengan visi kepemimpinan bapak Wali Kota dna Ibu Wakil Wali Kota, dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat lewat JKN,” jelasnya.

UHC Prioritas Perkuat Akses Kesehatan

Pemkot Makassar menjalankan UHC Prioritas agar warga memperoleh jaminan kesehatan tanpa terbebani biaya, terutama bagi kelompok rentan. Pemkot juga memastikan warga bisa berobat dari puskesmas hingga rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.

Indikator dan Komitmen Anggaran

Pemkot mencatat kepesertaan JKN di atas 98 persen dan keaktifan peserta di atas 80 persen. Pemkot juga menyiapkan anggaran JKN hingga 2026 dan periode berikutnya.

“Tahun 2026, khususnya sampai dengan bulan September, sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur Nursaidah.

Target Naik ke Kategori Utama

dr. Nursaidah menargetkan Makassar naik ke kategori Utama dengan keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.

“Harapan kami ke depan, Kota Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat,” harapnya.

Lintas SKPD Jaga Data dan Kepesertaan

dr. Nursaidah menegaskan Pemkot akan menguatkan kerja sama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dukcapil untuk menjaga data kependudukan, memastikan JKN aktif, dan memastikan warga yang berhak menerima perlindungan.

“Kolaborasi lintas SKPD ini akan terus kami optimalkan agar target yang diharapkan dapat kita capai bersama, demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya. (Ar)