Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin mempercepat realisasi layanan transportasi laut terintegrasi bagi masyarakat kepulauan.
Selain itu, dukungan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mulai memperjelas langkah tersebut. Pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan armada kapal untuk memperkuat konektivitas antar pulau di Makassar.
“Iya, nanti kita minta tambahan armada dari Direktur Perhubungan Laut. Nah, itu sudah dialokasikan, mudah-mudahan ada kapal yang dialokasikan. Satu dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan,” ujar Munafri.
Pemkot Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Munafri terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan tambahan armada segera terealisasi. Ia juga memanfaatkan pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai momentum memperkuat dukungan tersebut.
Melalui langkah ini, Pemkot Makassar menargetkan sistem transportasi laut yang lebih terintegrasi, khususnya bagi masyarakat kepulauan yang selama ini bergantung pada “pete-pete laut”.
Transportasi Laut Jadi Kebutuhan Utama
Pemkot Makassar menempatkan transportasi laut sebagai kebutuhan vital, bukan sekadar pelengkap. Kondisi geografis wilayah kepulauan mendorong pemerintah menghadirkan layanan yang mampu menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan akses layanan dasar.
“Meski saat ini Pemerintah Kota Makassar telah memiliki satu unit kapal untuk operasional, tapi butuh tambahan kapal sebelum beroperasi,” katanya.
Kapal Disiapkan Layani Trayek Tetap
Munafri memastikan kapal yang akan dihadirkan berfungsi sebagai transportasi reguler dengan trayek tetap antar pulau. Pemerintah merancang sistem layanan ini menyerupai “pete-pete laut” yang beroperasi secara terjadwal.
“Kita pastikan bahwa kapal itu akan menjadi alat transportasi masyarakat di pulau-pulau untuk menghubungkan antar pulau. Jadi seperti pete-pete yang memutari trayek yang ada,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar menyiapkan satu unit kapal percontohan. Pemerintah saat ini menyelesaikan survei jalur pelayaran sebelum meluncurkan operasionalnya.
“Kita sudah punya satu percobaan, nanti kita akan launching untuk percontohan itu,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan kapal melalui skema kerja sama dengan Kementerian Perhubungan.
Dishub Susun Rute dan Hitung Kebutuhan Operasional
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, memimpin langsung survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan BBM dan waktu tempuh.
“Jadi, kami mulai dari daratan menuju Barrang Lompo, kemudian kami hitung kebutuhan BBM dan waktu tempuhnya,” katnaya.
“Dari pulau Barrang Lompo, rutenya ke Lumu-Lumu, Langkai, lalu ke Lanjukang, kemudian kembali lagi melalui Barrang Lompo ke Bonetambung, Lumu-Lumu, Lanjukang, turun ke Langkai, dan kembali ke Barrang Lompo. Itu rute yang sudah kami survei,” lanjut Rheza.
Selain itu, Dishub Makassar masih mengkaji rute menuju Pulau Kodingareng karena lokasinya lebih jauh. Namun, pemerintah tetap membuka peluang pengembangan rute jika armada bertambah.
“Kalau Kodingareng memang masih kami pikirkan, karena posisinya lebih keluar. Tapi kalau nanti ada tambahan kapal, bisa saja dibuat rute khusus Barrang Lompo ke Kodingareng,” ujarnya.
Operasional Bertahap Sesuai Anggaran
Dishub Makassar menyesuaikan frekuensi pelayaran dengan kemampuan anggaran BBM. Berdasarkan perhitungan awal, layanan ini kemungkinan beroperasi sekitar satu kali dalam sepekan.
“Untuk sementara, kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Itu pun masih berdasarkan estimasi anggaran BBM yang ada,” tuturnya.
“Kalau nanti ada penambahan anggaran, mungkin bisa ditingkatkan menjadi dua kali sepekan,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah masih membahas jadwal operasional dengan mempertimbangkan kondisi kapal dan cuaca. Saat ini, armada yang disiapkan berupa kapal kayu dengan kecepatan sekitar 7 knot.
“Memasuki pertengahan tahun, biasanya gelombang lebih tinggi, sehingga kecepatan kapal juga bisa menurun,” jelasnya.
Infrastruktur dan Respons Warga Jadi Perhatian
Di sisi lain, masyarakat kepulauan menyambut positif rencana ini. Selama ini, warga sering mengalami kesulitan mobilitas dan harus menyewa kapal secara mandiri dalam kondisi darurat.
Namun, pemerintah juga menghadapi keterbatasan infrastruktur dermaga. Beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung sudah memiliki dermaga, meski belum sepenuhnya memadai. Sementara itu, Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki fasilitas tersebut.
“Ini tentu jadi perhatian kami karena kapal butuh kedalaman tertentu untuk sandar,” ungkapnya.
Layanan Ditargetkan Gratis untuk Warga
Pemkot Makassar menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat jika dukungan anggaran memungkinkan. Pemerintah akan memulai program melalui soft launching dan uji coba operasional.
“Mudah-mudahan bulan Mei sudah bisa kita mulai. Kita akan soft launching dulu, kemudian trial untuk melihat bagaimana perkembangannya,” kata Rheza.
Saat ini, pemerintah baru memiliki satu unit kapal bantuan dengan kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang. Meski begitu, Pemkot Makassar terus mengupayakan tambahan armada.
“Kehadiran layanan ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang terjangkau, sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar,” harpanya. (Ar)
