Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar guna mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.
Pemkot Makassar dan KKP membahas penguatan pengawasan mutu serta percepatan hilirisasi produk perikanan dalam audiensi yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin pertemuan tersebut bersama jajaran Balai Besar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
KKP Tegaskan Perubahan Nomenklatur dan Penguatan Peran
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menegaskan komitmen KKP dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Makassar.
Ia juga menyampaikan perubahan nomenklatur kelembagaan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025.
“Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar,” ujarnya.
“Saat ini kelembagaan kami sudah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar,” tambah Zamrud.
Hilirisasi Jadi Strategi Ekonomi Maritim
Melalui pertemuan tersebut, Pemkot Makassar dan KKP menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mendorong pengelolaan hasil perikanan yang aman, berkualitas, serta bernilai tambah ekonomi. Kedua pihak menempatkan hilirisasi produk perikanan sebagai strategi utama pembangunan ekonomi maritim.
Zamrud menjelaskan bahwa KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
Ia menegaskan fokus penguatan mutu dan keamanan produk perikanan agar memiliki daya saing lebih tinggi.
“Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan,” jelasnya.
Kewenangan Sertifikasi Diperluas dari Hulu ke Hilir
Selain itu, Zamrud memaparkan kewenangan baru KKP Makassar dalam sertifikasi mutu dari hulu hingga hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya, pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP.
“Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi sudah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani,” tuturnya.
“Kami berharap ke depan Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan,” lanjutnya.
Wali Kota Dorong Optimalisasi Potensi Laut
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai kekuatan kota maritim. Ia menyambut baik kolaborasi dengan KKP, khususnya dalam penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.
“Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman di dinas, khususnya Dinas Perikanan dan Pertanian. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan,” ujar Munafri.
Munafri menilai Makassar memiliki sumber daya laut melimpah yang belum dimanfaatkan optimal. Ia mencontohkan keberhasilan ekspor perikanan di Biringkanaya serta pengembangan komoditas landak laut.
“Seperti yang kita lihat di Biringkana beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor dari laut kita,” katanya.
Gemar Makan Ikan dan Pembinaan Nelayan Jadi Prioritas
Munafri menekankan pentingnya penguatan hilirisasi dan inovasi produk perikanan di tengah maraknya produk makanan olahan impor dan ultra processed food.
“Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama,” tegasnya.
Selain itu, Munafri mendorong kembali gerakan gemar makan ikan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah serta menegaskan pembinaan nelayan sebagai prioritas utama Pemkot Makassar.
“Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang mereka,” sambung Appi.
Kolaborasi Berkelanjutan Pemkot dan KKP
Sebagai penutup, Munafri berharap kolaborasi Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
“Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya,” pungkasnya. (Ar)
