MAKASSAR — Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pengawas bersama pejabat struktural di Aula Tirta Dharma, Selasa (14/10).
Rakor ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM.
Hadir pula Plt Direktur Utama PDAM, Hamzah Ahmad, Plt Direktur Keuangan, Nanang Supriyatno, jajaran anggota Dewan Pengawas, serta seluruh pejabat struktural dari berbagai bagian dan wilayah pelayanan.
Dalam laporannya, Hamzah Ahmad menjelaskan bahwa PDAM saat ini tengah menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kinerja, infrastruktur, maupun administrasi.
Berdasarkan audit kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), posisi PDAM Makassar yang sebelumnya terbaik di Sulawesi Selatan dan nasional pada 2013, kini turun ke peringkat 9 dari 23 PDAM di provinsi tersebut.
“Ini menjadi tantangan luar biasa bagi manajemen untuk melakukan perbaikan dan inovasi di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap layanan air minum,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan utama terletak pada kondisi operasional dan infrastruktur, di mana sebagian besar aset sudah berusia tua dan memerlukan peremajaan, terutama jaringan pipa distribusi.
Tantangan berikutnya adalah administrasi dan akuntabilitas, dengan 51 temuan audit pendahuluan dari BPK yang kini sedang ditindaklanjuti melalui audit tujuan tertentu.
Meski menghadapi banyak kendala, Hamzah menegaskan bahwa kinerja keuangan PDAM mulai menunjukkan tren positif.
Pada triwulan pertama 2025, PDAM mencatat kerugian sebesar Rp5,3 miliar, namun berkat efisiensi dan inovasi, pada triwulan ketiga berhasil mencatat laba Rp5,8 miliar.
“Ini hasil kerja keras seluruh tim PDAM serta dukungan penuh Dewan Pengawas dan Komite Audit yang kini sudah terbentuk secara lengkap,” jelasnya.
Hamzah juga menyoroti persoalan penyediaan air bersih di wilayah utara dan timur Kota Makassar, yang masih menjadi keluhan masyarakat. Sumber air baku dari Bendungan Leko Pancing saat ini tidak beroperasi karena debit air menurun, sehingga PDAM mengoptimalkan sistem pompanisasi dari Moncongloe dengan kapasitas 600–900 liter per detik.
Namun, solusi jangka panjang masih menunggu penyelesaian koneksi jaringan pipa 1.000 mm di Pontiku, Jalan Urip Sumoharjo, yang menjadi kunci pendistribusian air ke wilayah utara. Proses perizinan dari balai jalan pusat disebut masih tertunda.
“Kami sudah enam kali melakukan ekspose ke pihak balai dan terus mengawal prosesnya. Hingga pagi tadi, kami masih berkoordinasi. Dokumen perizinan baru akan diunggah kembali ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Hamzah menegaskan, keterlambatan izin ini seringkali menimbulkan persepsi keliru di masyarakat seolah PDAM tidak mampu menyelesaikan persoalan air bersih, padahal kendalanya bersifat teknis dan administratif.
“Tanpa koneksi pipa Pontiku, distribusi air ke wilayah utara tidak akan pernah benar-benar tuntas,” tegasnya.
Penulis: Ardhi
