MAKASSAR — Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke Kota Makassar, Sabtu (11/10) menjadi ajang apresiasi terhadap kemajuan pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
Mantan Wali Kota Bogor itu menyambangi Command Center Kota Makassar di lantai 7 Gedung Makassar Government Center (MGC) dan tampak kagum menyaksikan langsung tampilan data aduan masyarakat beserta status tindak lanjutnya.
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, Bima Arya menilai sistem ini sebagai bukti nyata transformasi digital dalam pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Selain meninjau Command Center, Wamendagri juga mengunjungi Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berlokasi di gedung yang sama. Ia menyebutkan, kehadiran pusat kendali ini menunjukkan kesiapan Pemkot Makassar menjadi pelopor digitalisasi pemerintahan daerah.
“Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Munafri Arifuddin dan Pak Kadis Kominfo, Pak Roem,” ujar Bima Arya dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya.
Menurutnya, sistem digital yang dikembangkan Pemkot Makassar akan menjadi pilot project layanan darurat dan aduan publik satu atap di Indonesia.
Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai layanan darurat, aduan masyarakat, serta pelaporan ASN dalam satu platform digital, sehingga penanganan setiap persoalan bisa lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam kunjungan itu, Bima Arya juga menjajal moda transportasi ramah lingkungan Bajaj Maxride yang kini menjadi salah satu pilihan transportasi rendah emisi di Kota Makassar.
Ia menilai kehadiran MGC tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga sebagai pusat pengawasan kota dan penggerak ekonomi digital.
Melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga layanan tanggap darurat dan pembelian tiket stadion semuanya terhubung dalam satu sistem terintegrasi.
“Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada kasus ASN yang baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung dilaporkan lewat sistem ini. Jadi pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara cepat,” ungkapnya.
Bima Arya menegaskan, dari hasil pengamatannya, Makassar termasuk dalam empat kota dengan digitalisasi birokrasi terbaik di Indonesia. Ia berharap inovasi yang dilakukan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Insya Allah, Makassar akan jadi salah satu model nasional untuk sistem pelayanan digital terintegrasi. Ini bukti nyata kota yang bertransformasi menuju pemerintahan cerdas,” pungkasnya.
Penulis: Ardhi
