MAKASSAR — Dr. Adi Suryadi Culla, akademisi Universitas Hasanuddin dan mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Makassar, yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dalam memperhatikan masyarakat kepulauan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Dr. Adi Suryadi, kebijakan insentif tambahan bagi guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan merupakan langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia menilai bahwa kebijakan ini bukan hanya sebuah penghargaan finansial, tetapi juga sebagai bentuk penguatan semangat pengabdian di tengah keterbatasan geografis.
“Saya melihat perhatian Pemkot Makassar ini luar biasa. Insentif bagi tenaga pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau terluar menjadi bukti bahwa pemerintah memahami tantangan mereka. Setiap hari, mereka melintasi laut dan berjuang di daerah dengan akses terbatas, namun tetap mengabdi,” ujar Adi Suryadi, Selasa (7/10).
Adi juga menambahkan bahwa program tersebut akan semakin kuat jika disertai dengan percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi dan transportasi, dua hal yang disebutnya sebagai dasar penting bagi pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan.
“Kebijakan insentif ini sangat bagus, namun perlu diimbangi dengan pembangunan sarana komunikasi dan transportasi. Pemerataan mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa dukungan jaringan internet dan kemudahan mobilitas,” lanjutnya.
Menurutnya, beberapa pulau telah memanfaatkan transportasi antar pulau untuk memudahkan guru dan siswa menjangkau sekolah, dan ia berharap ini segera direalisasikan di kepulauan Makassar, termasuk di Pulau sekitar Kecamatan Sangkarang dan pulau-pulau lainnya.
Infrastruktur komunikasi juga menjadi sorotan, di mana Adi menegaskan bahwa pendidikan modern kini bergantung pada akses informasi dan digitalisasi pembelajaran, yang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan jaringan internet yang baik.
Selain sektor pendidikan, Adi Suryadi juga mengapresiasi rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal dan perahu lintas pulau, perbaikan jembatan penghubung, serta pembangunan sekolah rakyat di kepulauan, yang dinilai sebagai langkah tepat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah tersebut.
“Jika kebijakan ini dijalankan, Pemkot Makassar tidak hanya memberikan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga membuka akses agar masyarakat pulau bisa belajar dan berobat dengan lebih mudah,” ungkapnya.
Adapun terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan, Adi menilai hal tersebut sebagai inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh sekolah formal.
“Sekolah rakyat sangat penting karena dapat menjangkau masyarakat kurang mampu, sekaligus merupakan langkah nyata untuk pemerataan pendidikan berkualitas. Ini adalah bentuk keberpihakan sosial yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Selain itu, Adi Suryadi juga menyoroti insentif tambahan bagi tenaga kesehatan di pulau terluar yang dapat mencapai hingga Rp5 juta, di luar gaji pokok. Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan yang jarang dilakukan oleh pemerintah daerah lain.
“Sektor pendidikan dan kesehatan memang sangat strategis karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Pemkot Makassar berani mengambil langkah-langkah populis yang nyata, meskipun tantangan anggarannya tidak mudah,” ucapnya.
Adi Suryadi menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan keberlanjutan anggaran. Namun, ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri, kebijakan ini akan terus dilaksanakan dan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan.
“Saya kira Pemkot Makassar patut diapresiasi. Banyak program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, baik di daratan maupun di pulau-pulau. Ini adalah bukti komitmen pembangunan yang sangat populis dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Di samping kebijakan insentif, Adi juga mengapresiasi program pemberian seragam, tumbler, dan tas gratis untuk siswa di pulau-pulau sekitar Makassar. Ia menilai bahwa program ini memiliki dampak sosial yang signifikan dengan membantu meringankan beban keluarga di wilayah kepulauan, di mana akses ekonomi dan pendidikan masih terbatas.
“Program seragam, tumbler, dan tas gratis ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap peserta didik di daerah khusus. Ini adalah inisiatif yang muncul murni dari Pemkot Makassar, bukan dibiayai oleh dana BOS dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Adi juga mengapresiasi kolaborasi antara Pemkot Makassar dan pihak swasta, seperti Unibos Peduli dan Bank Sulselbar, yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk partisipasi publik yang bersifat bottom-up, yang lahir dari inisiatif daerah dan dukungan masyarakat, bukan semata dari kebijakan pusat.
“Partisipasi swasta ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi gerakan bersama, bukan hanya program top-down dari pemerintah. Ini adalah partisipasi nyata dari dunia industri dan masyarakat,” katanya.
Adi menyarankan agar pola kolaborasi seperti ini diperluas ke berbagai sektor pendidikan lainnya, sehingga tercipta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
“Jika pola kolaborasi ini terus dijaga, maka pendidikan di pulau-pulau tidak akan tertinggal. Pemerintah sudah memulai langkah penting, tinggal bagaimana memastikan keberlanjutannya,” tutupnya.
Penulis: Ardhi
