Lintaskabar.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026).
Pemerintah menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dalam forum tersebut, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dewan Lingkungan Hidup, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan. Melalui forum ini, pemerintah memperkuat sinergi agar penanganan sampah berjalan lebih terintegrasi.
Capaian Rendah, Pemkot Percepat Pembenahan
Pemerintah Kota Makassar mengakui capaian pengelolaan sampah masih berada di kisaran 2 persen, jauh di bawah target nasional sebesar 51,2 persen. Karena itu, pemerintah langsung mendorong percepatan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menegaskan pentingnya penguatan bank sampah. Ia menyebutkan pemerintah membutuhkan sekitar 300 unit, namun baru sekitar 100 yang aktif beroperasi.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus mulai memilah sampah dari rumah tangga. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
Peran Camat dan Lurah Jadi Ujung Tombak
Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya pada tahap hulu dan tengah. Ia menilai camat dan lurah memegang peran strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh pihak menangani sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghindari penanganan yang bersifat parsial.
TPA Terancam, Sistem Lama Harus Ditinggalkan
Irwan Ridwan mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar semakin mengkhawatirkan. Ia memperkirakan daya tampung TPA hanya mampu bertahan sekitar 18 bulan jika tidak ada intervensi serius.
Menanggapi hal itu, Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, menegaskan pemerintah akan menghentikan praktik open dumping. Ia mengarahkan sistem baru menggunakan sanitary landfill, sehingga hanya residu yang masuk ke TPA.
Teknologi dan PSEL Jadi Solusi Jangka Panjang
Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan solusi jangka panjang dengan membangun fasilitas pengolahan sampah berskala besar. Salah satunya, pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), gasifikasi, dan pirolisis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.
Kesadaran Masyarakat Masih Jadi Tantangan
Pemerintah mengakui rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih menjadi tantangan utama. Meski begitu, beberapa wilayah mulai menunjukkan hasil positif.
Kecamatan Tallo, misalnya, mampu mengurangi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah harian melalui integrasi program persampahan dan urban farming.
Namun, di wilayah lain, sebagian masyarakat masih menganggap pembayaran retribusi sampah sudah cukup tanpa perlu memilah sampah dari sumbernya.
Edukator Sampah Disiapkan, Solusi Berbasis Wilayah Didorong
Berdasarkan data, timbulan sampah di Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton belum terkelola secara optimal.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan tenaga edukator persampahan yang akan turun langsung melakukan sosialisasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan memfokuskan FGD berikutnya pada pemetaan persoalan di setiap kecamatan. Pemerintah meminta para camat menyusun identifikasi masalah sekaligus merancang solusi sesuai karakteristik wilayah masing-masing agar penanganan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. (Ar)
