MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat strategi pengelolaan sampah, salah satunya dengan menambah armada pengangkut lewat APBD Perubahan 2025. Langkah ini sejalan dengan target besar menuju Makassar Bebas Sampah 2029.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman menyebut alokasi sekitar Rp20 miliar disiapkan pada APBD Perubahan untuk pengadaan sarana persampahan, termasuk 50 unit motor sampah dan 8 unit mobil kontainer tertutup.
“Armada ini nantinya ditempatkan di TPS 3R dengan modifikasi khusus, lengkap dengan jaring penutup, agar pengangkutan sampah lebih bersih dan tidak lagi berterbangan di jalan,” ujar Helmy di Balai Kota, Selasa (26/8/2025).
Selain peremajaan armada, DLH juga menyiapkan program pendukung lain. Di antaranya penyediaan 10 ribu eco enzyme, 100 ribu biopori, 20 ribu maggot, serta 10 ribu komposter rumah tangga. Semua diarahkan untuk mengatasi sampah organik sekaligus memperkuat gerakan urban farming.
Helmy menjelaskan, pengelolaan sampah kini berbasis tiga tahapan: hulu, media, dan hilir. Di tingkat hulu, Pemkot telah menerbitkan Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang retribusi persampahan serta menyiapkan edaran kewajiban pemilahan sampah rumah tangga.
“Ini pijakan awal agar masyarakat ikut berperan aktif sejak dari sumber sampah,” tegasnya.
Program persampahan ini akan berjalan masif sejak 2025 hingga 2026. Armada baru maupun sarana pengolahan sampah akan didistribusikan ke 153 kelurahan dan TPS 3R, bahkan bisa dialokasikan ke kecamatan sesuai kebutuhan lapangan.
DLH juga mengaktifkan kembali bank sampah berbasis RT/RW yang terintegrasi dengan program Tanami Tanata dan urban farming. “Pak Wali sudah instruksikan agar setiap RT/RW mengolah sampah melalui biopori, eco enzym, maggot, maupun komposter,” jelas Helmy.
Tak hanya daratan, pengelolaan sampah juga menyasar pulau-pulau. DLH tengah mengkaji penggunaan insinerator berstandar lingkungan untuk residu yang sulit terolah.
“Semua ini adalah bagian dari strategi besar menuju Makassar Bebas Sampah 2029. Dari pengurangan di sumber, pengolahan, hingga penyediaan sarana, semuanya harus jalan masif mulai 2025,” pungkas Helmy Budiman.
Penulis: Ardhi
