MAKASSAR — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli memberikan penjelasan terkait kabar meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa data resmi mengenai PHK hanya dapat dirujuk dari klaim yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau bicara data, harus jelas sumbernya. Data yang kami gunakan berasal dari klaim PHK ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang dijadikan dasar,” ujar Yassierli usai membuka pelatihan vokasi di Aula Syekh Yusuf Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Jumat kemarin.
Yassierli menyebut bahwa publik dapat melihat data PHK tersebut melalui laman resmi Satudata Kemenaker. Data ini tidak hanya mencantumkan jumlah PHK, tetapi juga menunjukkan provinsi serta sektor industri dengan angka tertinggi.
“Dari situ kita bisa lihat mana provinsi dan sektor yang paling terdampak. Data ini penting untuk analisis dan dasar kebijakan ke depan,” tambahnya.
Berdasarkan data Satudata Kemenaker, sepanjang Januari hingga Juni 2025, jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 42.385 orang, meningkat sekitar 32 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 (32.064 orang).
Jawa Tengah mencatat jumlah PHK tertinggi dengan 10.995 pekerja, diikuti Jawa Barat (9.494 orang) dan Banten (4.267 orang). Sementara itu, sepanjang tahun 2024, total PHK secara nasional mencapai 77.965 orang, dengan DKI Jakarta menyumbang hampir 22 persen dari total tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menaker juga menekankan pentingnya penguatan pelatihan vokasi berbasis kompetensi.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap pakai di dunia industri.
“Vokasi itu prioritas kami. Ini salah satu solusi agar kita punya SDM yang langsung siap masuk ke dunia kerja,” jelas Yassierli di hadapan peserta pelatihan.
Penulis: Natan
