Lintaskabar.id, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
BPS RI memulai rangkaian Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan tersebut untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi nasional.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan turut hadir dalam acara itu.
Munafri: Data Jadi Dasar Kebijakan
Munafri menegaskan Sensus Ekonomi 2026 penting untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data akurat untuk memantau perkembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
Karena itu, pemerintah akan memakai hasil sensus sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Munafri.
Petakan Potensi Ekonomi dan Investasi
Munafri menjelaskan hasil sensus akan menggambarkan kondisi dunia usaha, sektor unggulan, dan tantangan ekonomi daerah.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, Makassar membutuhkan data valid untuk mendukung perencanaan pembangunan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai data sensus akan membantu pemerintah menentukan arah pembangunan dan investasi.
“Data sensus ini, akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” katanya.
BPS RI: Sulsel Jadi yang Pertama
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang mencanangkan Sensus Ekonomi 2026.
“Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi,” katnaya.
“Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” sambung Amalia.
Menurutnya, hasil sensus akan mendukung penyusunan kebijakan ekonomi, investasi, penguatan UMKM, dan pengembangan sektor usaha baru.
BPS Ajak Semua Pihak Berpartisipasi
Amalia mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mendukung pelaksanaan sensus.
“Keberhasilan sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, BPS RI mengusung kampanye TIR: Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga. (Ar)
