Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan langkah strategis dalam penyegaran birokrasi melalui pelantikan pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan Pemkot Makassar.
Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran Forkopimda Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, serta tokoh agama.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Jaksa Ahli Madya Kini Pimpin Bagian Hukum
Salah satu pejabat yang menjadi sorotan publik adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., mantan Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, yang resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Kehadiran Dr. Asrul dinilai sebagai langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperkuat penegakan hukum di internal pemerintahan, mengingat rekam jejaknya yang panjang di Kejaksaan Agung RI serta pengalamannya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjawab tantangan pemerintahan yang terus berkembang.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem kerja pemerintahan agar semakin efektif,” tegas Munafri.
Ia menambahkan, penempatan Dr. Asrul di Bagian Hukum diharapkan dapat memperkuat penanganan berbagai persoalan hukum Pemkot Makassar, termasuk penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, hingga persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian serius.
“Kehadiran Pak Asrul adalah langkah strategis untuk memperkuat penyelesaian berbagai tantangan hukum. Kami ingin setiap masalah diurai secara cepat, tepat, dan proporsional,” jelasnya.
Munafri juga menegaskan bahwa rotasi jabatan bukanlah ukuran kompetensi, melainkan bentuk penyegaran organisasi agar setiap individu dapat berkontribusi optimal di bidangnya masing-masing.
“Yang sebelumnya bekerja baik, tetap kita percayakan pada tugas strategis lainnya. Seperti Pak Ihsan yang kini fokus menangani persoalan pertanahan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Mutasi di Beberapa Perangkat Daerah
Selain di bidang hukum, penyegaran juga dilakukan di beberapa perangkat lain, termasuk Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).
Munafri menekankan pentingnya kerja tim dan kolaborasi lintas sektor dalam birokrasi demi mencapai target pembangunan daerah.
“Tidak ada ego sektoral dalam pemerintahan. Kita butuh tim yang solid, saling menguatkan, dan menutup celah kelemahan. Itu kunci keberhasilan organisasi,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas, keikhlasan, dan dedikasi tinggi.
“Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak. Yang ada hanyalah pengabdian. Bekerjalah dengan hati, dan kedepankan pelayanan untuk masyarakat,” pesan Wali Kota.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Eselon III:
1. Asrul Alimina
Jabatan asal: Jaksa Ahli Madya, Badan Diklat Kejaksaan RI
Jabatan baru: Kepala Bagian Hukum
2. Safari Abustam
Jabatan lama: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Damkarmat
3. Dr. Fadly
Jabatan lama: Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Pertanian
Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi
4. Muh. Izhar Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Bagian Hukum Setda Makassar
Jabatan baru: Kabid Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, Dinas Pertanahan
5. Ismail Abdullah
Jabatan lama: Kabid Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, Dinas Pertanahan
Jabatan baru: Kabid Penyelamatan, Dinas Damkarma
Eselon IV:
6. Andi Indarwati
Jabatan lama: Kepala Bagian Organisasi
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Setda Makassar
7. Sofyan
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya, BKPSDMD
8. Masfufah
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan Dinas Sosial
Jabatan baru: Lurah Bontoala. (Ar)
