Lintaskabar.id, Jakarta – Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah masyarakat. Pemkot memperkuat agenda tersebut dengan aktif mengikuti forum-forum strategis tingkat nasional.
Munafri Hadiri Indonesia on the Move
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang diselenggarakan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, membuka kegiatan ini di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Forum Dorong Arah Kebijakan dan Praktik Terbaik
Forum ini menghadirkan ruang dialog bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan serta praktik terbaik pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.
Munafri menegaskan, kehadirannya memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi Makassar, sekaligus mendorong sistem mobilitas yang menjawab kebutuhan warga di tengah pertumbuhan kota.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Munafri.
Pemkot Siapkan Proyek Mobilitas agar Menarik Investasi
Munafri menyatakan Pemkot Makassar menyiapkan proyek-proyek mobilitas agar lebih siap didukung investasi sektor swasta. Ia menilai dukungan swasta mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Pengembangan TOD dan Penataan Kota Jadi Fokus
Forum Indonesia on the Move juga mendorong pemerintah mengembangkan kawasan berbasis angkutan umum (transit oriented development/TOD) dan menata ruang kota agar lebih ramah, inklusif, dan nyaman bagi masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Makassar Maksimalkan Pengalaman Mamminasata
Munafri menyebut Makassar telah menjalankan pengalaman awal melalui proyek Mamminasata. Kini, Pemkot berupaya memaksimalkan peluang tersebut untuk membangun sistem moda transportasi yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita ini sebenarnya ada dua. Ada proyek yang sudah pernah masuk di program ini, salah satunya Maminasata. Tapi sekarang bagaimana kita memaksimalkan itu supaya betul-betul membangun sistem moda transportasi,” ungkapnya.
Pemkot Akui Transportasi Publik Masih Terbatas
Munafri mengakui Makassar masih menghadapi tantangan karena ketersediaan moda transportasi publik belum memadai. Karena itu, Pemkot menyusun langkah awal secara bertahap dan terencana.
“Maka kita mencoba untuk membangun. Pertanyaannya, kita harus mulai seperti apa, ini yang kita bangun untuk Kerjasama,” jelasnya.
Munafri Dorong Kolaborasi Daerah dan Dukungan Pusat
Munafri menegaskan Pemkot tidak bisa membangun sistem transportasi perkotaan sendirian. Ia meminta masukan dari daerah lain yang sudah berpengalaman serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas.
“Untuk membangun sendiri tentu kita butuh masukan dari daerah yang sudah punya pengalaman dan keahlian. Dan ini juga harus disupport oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegasnya.
Ia menilai KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang kolaborasi dengan para pemangku kepentingan transportasi.
“Hari ini KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang dengan para stakeholder transportasi. Ini sangat penting bagi kami,” tambahnya.
Targetkan Bus Terintegrasi agar Warga Kurangi Kendaraan Pribadi
Munafri berharap Makassar memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, seperti layanan bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kita berharap suatu saat di Makassar ada bus yang kita naik, sehingga tidak harus lagi membawa kendaraan sendiri. Dan ini semua nyambung dengan apa yang kita lakukan hari ini,” katanya.
Pemkot Mulai Tata Koridor Jalan dan Ruang Pejalan Kaki
Munafri menekankan Pemkot harus membangun transportasi sekaligus menata ruang kota, terutama pada koridor jalan utama. Ia menyebut Pemkot mulai menata bangunan di pinggir jalan agar koridor transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi berjalan tertib.
“Contohnya kita mulai menata bangunan-bangunan di pinggir jalan, supaya ke depan ini bisa menjadi koridor. Ini sebenarnya hal yang simpel,” ujarnya.
Wali Kota Tegaskan Penataan Tidak Hilangkan Mata Pencaharian
Munafri menegaskan Pemkot tidak berniat menghilangkan usaha warga. Namun, ia meminta setiap aktivitas berjalan sesuai peruntukan ruang agar tidak mengganggu hak pengguna lain.
“Tidak ada niat menghilangkan usaha orang. Silakan berusaha, tapi jangan di tempat yang tidak semestinya. Karena ada hak-hak orang lain di situ,” tegasnya.
Ia menjelaskan kawasan perkotaan memiliki tingkatan hak ruang, mulai dari pedestrian, fasilitas publik, hingga badan jalan.
Pemkot Perluas Ruang Inklusif bagi Disabilitas
Munafri menyatakan penataan ruang juga mendukung inklusivitas, terutama untuk penyandang disabilitas, agar ruang publik aman dan nyaman digunakan semua orang.
“Mulai dari pedestrian, lalu naik ke mana, ke jalan. Itu ada tingkatannya, ada hak-haknya orang,” tuturnya.
“Ini juga bagian dari memberikan keleluasaan bagi disabilitas, supaya ruang-ruang inklusif itu benar-benar terbuka,” sambung Appi.
Perbaikan Koridor Pedestrian Masuk Agenda Pembangunan
Munafri menegaskan Pemkot telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan kota ke depan.
“Nah, itu semua sudah ada dalam rencana kami, termasuk memperbaiki beberapa koridor pedestrian,” pungkas Munafri.
KIAT Susun Dokumen SUMP untuk Metropolitan Prioritas
KIAT telah menyusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang memuat analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap untuk implementasi di kawasan metropolitan. Pemerintah provinsi menerima dokumen tersebut dan memperkuatnya lewat surat persetujuan bersama pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas sebagai bentuk dukungan politik.
Dokumen SUMP mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan transportasi, memprioritaskan angkutan massal, transportasi aktif, prinsip inklusi sosial, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. KIAT juga menjalankan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur.
Program SUMP menerapkan perencanaan awal di tiga kawasan metropolitan prioritas: Sarbagita (Denpasar), Kedungsepur (Semarang), dan Mamminasata (Makassar), serta menyelaraskannya dengan RPJMN dan Program Angkutan Umum Massal Indonesia.
Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan berperan sebagai simpul utama perkotaan dan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur. (Ar)
