Lintaskabar.id, Filipina – Fenomena ribuan warga Filipina berjalan kaki ke tempat kerja menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial. Kondisi ini muncul seiring keputusan pemerintah menetapkan status darurat energi nasional akibat cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperkirakan hanya cukup sekitar 45 hari.
Pemerintah Tetapkan Darurat Energi
Pemerintah Filipina bergerak cepat. Pada Selasa (24/3), Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif penetapan darurat energi nasional. Pemerintah mengambil langkah ini setelah Departemen Energi (DOE) melaporkan cadangan minyak nasional menyusut drastis.
Krisis ini dipicu eskalasi konflik global yang memanas dan menekan ketahanan energi Filipina ke titik terendah dalam satu dekade.
Dalam konferensi pers di Malacanang, Menteri Energi Sharon Garin menyebut stok BBM, terutama diesel dan avtur, hanya cukup sekitar 45 hari. Angka ini jauh di bawah batas aman ideal 60 hingga 90 hari.
Tekanan Global dan Impor Tinggi
Ketegangan di Timur Tengah menjadi pemicu utama. Gangguan di Selat Hormuz menghambat pasokan minyak ke Asia Tenggara, termasuk Filipina.
Selain itu, Filipina masih mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan bahan bakar. Saat harga minyak dunia naik, cadangan devisa tertekan dan daya beli perusahaan energi menurun.
Lonjakan biaya asuransi pengiriman juga memperparah situasi. Banyak kapal tanker menghindari jalur berisiko, sehingga biaya distribusi meningkat dan membebani konsumen.
Dampak ke Masyarakat
Dampak krisis langsung terasa di Manila, Quezon City, dan Cebu. Warga memilih berjalan kaki karena pembatasan distribusi BBM.
Transportasi publik ikut lumpuh. Banyak operator jeepney dan bus menghentikan operasional akibat mahalnya BBM atau keterbatasan pasokan.
Kenaikan biaya logistik mendorong harga kebutuhan pokok, terutama beras dan sayuran, ikut naik. Masyarakat berpenghasilan rendah paling terdampak.
Krisis ini juga mengancam pasokan listrik karena sebagian pembangkit masih bergantung pada BBM.
Langkah Pemerintah
Pemerintah mulai menyiapkan solusi. Filipina mempercepat pengadaan minyak dari negara alternatif seperti Rusia dan Amerika Latin.
Pemerintah juga mendorong kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM serta menyalurkan subsidi transportasi publik.
Selain itu, pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.
Tantangan ke Depan
Analis menilai status darurat ini sebagai langkah pencegahan. Pemerintah kini bisa mengendalikan harga dan distribusi energi.
Namun, hasilnya bergantung pada kondisi global. Jika konflik Timur Tengah berlanjut, Filipina berpotensi menghadapi krisis lebih berat hingga pertengahan 2026. (Zi/*)
