Lintaskabar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi pembangunan untuk mendorong Makassar menjadi kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mengarahkan program unggulan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat pondasi pembangunan berkelanjutan.
Musrenbang Catat 2.181 Usulan, Pemkot Lakukan Sinkronisasi Prioritas
Memasuki tahun perencanaan 2026, Pemkot Makassar mencatat tingginya partisipasi warga melalui Musrenbang. Sistem perencanaan merekam 2.181 usulan, yang terdiri dari 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 980 usulan sektoral. Selain itu, Pemkot juga menghimpun 795 usulan gabungan Dakel dan sektoral untuk mendukung sinkronisasi serta penajaman prioritas pembangunan.
Bappeda Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah di Four Points Makassar
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026). Melalui forum strategis ini, Pemkot menyatukan arah, menyelaraskan program antarperangkat daerah, serta memastikan setiap usulan masuk ke dalam perencanaan secara terukur dan tepat sasaran.
Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar menghadiri kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yang lebih progresif.
Pemkot Makassar Prioritas Program Strategis 2026, Fokus Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
Appi Tekankan Sinergi, Minta Perangkat Daerah Benahi Internal Lebih Dulu
Dalam forum itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan membutuhkan soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah. Namun, sebelum memperkuat kerja lintas sektor, ia meminta setiap perangkat terlebih dahulu membereskan persoalan internal.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Appi Warning Deep State, State Capture, dan Praktik Transaksional
Munafri kembali mengingatkan soal deep state dan state capture. Ia menilai istilah itu tidak hanya relevan di level nasional, tetapi juga bisa muncul dalam pemerintahan daerah. Munafri menjelaskan deep state dalam birokrasi daerah terjadi ketika sistem internal mengendalikan jalannya pemerintahan dan mengubah arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.
Ia mengungkapkan, setelah hampir setahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ia menilai ego sektoral masih menghambat prioritas pembangunan sehingga sejumlah program prioritas tidak berjalan maksimal karena tersaingi kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.
“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.
Appi Siapkan Cross Check Langsung, Dorong Digitalisasi dan Transparansi
Munafri menegaskan ia akan mengawasi dan melakukan cross check langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Ia juga menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk memeriksa kegiatan yang berjalan. Selain itu, ia mendorong digitalisasi pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi, meski ia mengakui tidak semua perangkat daerah menyambut digitalisasi dengan terbuka.
Appi Larang Ego Sektoral dan “Kerajaan” di SKPD
Munafri meminta seluruh perangkat daerah saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas. Ia mengingatkan agar setiap perangkat tidak membangun “kerajaan” sendiri.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Appi Soroti Kebersihan, Taman Kota, Baliho Semrawut, hingga Iklan Rokok
Munafri menempatkan persoalan kebersihan sebagai isu krusial yang harus ditangani serius. Ia mewajibkan program “Jumat Bersih” berjalan hingga tingkat RT setiap pekan. Ia juga meminta perangkat terkait menata taman kota, menertibkan spanduk dan baliho yang dinilai semrawut, serta melarang pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota.
Appi Minta Hindari Double Budgeting dan Target Pendapatan Terlalu Rendah
Munafri mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah. Ia juga meminta perangkat penyusun target pendapatan tidak memasang angka terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif. Ia kembali menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat yang mengelola anggaran, serta meminta para pimpinan dikelilingi orang-orang yang berani mengingatkan saat terjadi kesalahan.
Appi Evaluasi Makassar Creative Hub dan Ajak Perbaiki Sistem
Munafri menilai Makassar Creative Hub (MCH) belum terkelola maksimal meski menjadi program prioritas pemerintahannya. Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh jajaran memperbaiki sistem bersama demi memperkuat sinergi dan integritas agar pembangunan berjalan maksimal.
“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.
Aliyah Tekankan Program Harus Satu Irama dengan Visi Kota
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan perangkat daerah agar menyelaraskan program dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.
Forum Lintas Perangkat Daerah: Appi Warning Birokrasi, Deep State dan Ego Sektoral Hambat Pembangunan
Bappeda Paparkan Rekomendasi Program Strategis Berbagai Dinas
Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal memaparkan rancangan program strategis yang ia terima sebagai rekomendasi dari SKPD teknis untuk dilaksanakan beberapa tahun ke depan. Ia menyatakan usulan itu berasal dari Musrenbang yang telah melalui sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.
“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Pendidikan: Rehab Kelas, Sekolah Inklusi, Data ATS, hingga Seragam Gratis
Dinas Pendidikan mengusulkan rehabilitasi ruang kelas di UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya. Dinas juga mengusulkan rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta pemenuhan mobiler di SDN KIP Maccini untuk menunjang kualitas proses belajar mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan mengaktifkan ULD Pendidikan, menguatkan pendidikan inklusi, dan menyiapkan data ATS by name dan by address.
“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.
Kesehatan: Layanan Kepulauan, Bahasa Isyarat, SOP Ramah Disabilitas, Data Posyandu
Dinas Kesehatan mengarahkan rekomendasi pada peningkatan layanan, terutama bagi warga Kepulauan Sangkarrang, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas juga mengusulkan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar.
“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.
Dinas Kesehatan juga mendorong ketersediaan data terbaru terkait posyandu untuk mendukung Forum Kota Sehat menjelang penilaian nasional 2027, serta mengusulkan klaim pembayaran layanan kesehatan bagi ODGJ terlantar dan tidak mampu.
“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.
Sosial: Tambah Pekerja Sosial, Perlengkapan Jenazah, RPTC, dan Penerjemah Isyarat
Dinas Sosial mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial, penganggaran perlengkapan jenazah dengan pelimpahan kewenangan hingga kecamatan (khusus Kepulauan Sangkarrang), serta peningkatan sarana dan prasarana termasuk RPTC.
“Selain itu, terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),” paparnya.
Dinas Sosial juga memprioritaskan pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana, peningkatan kapasitas petugas, serta alokasi anggaran penerjemah bahasa isyarat.
“ Untuk mendukung pembangunan inklusi, Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran bagi penerjemah bahasa isyarat,” terangnya.
PU: Air Bersih, Sanitasi, Jalan-Jembatan, Drainase, dan Pengendalian Banjir
Dinas PU memfokuskan program pada akses air bersih dan sanitasi aman di Makassar Utara, Timur, serta pesisir, termasuk Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea. Dinas juga memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung pemerintah, penataan drainase, serta pengendalian banjir.
LH: Edukasi Sampah, Bank Sampah, Komposter, TPS3R, dan Tata Kelola Berbasis Data
Dinas Lingkungan Hidup mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan, edukasi, dan pengawasan. Dinas juga mengusulkan pendampingan dana kelurahan, pengembangan bank sampah, komposter, dan TPS3R.
“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katnaya, menjelaskan.
Perikanan-Pertanian: Urban Farming, Kelembagaan, hingga Penguatan Nelayan Pesisir
Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis. Dinas juga memprioritaskan peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku perikanan, petani, peternak, serta penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan pesisir dan pulau kecil.
“Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, turut menjadi perhatian,” jelasnya lagi.
Pariwisata: Daya Saing Destinasi, Konektivitas Udara, HAKI Ekraf, dan Sertifikasi SDM
Dinas Pariwisata mendorong peningkatan kualitas destinasi melalui penguatan infrastruktur, pelibatan masyarakat, dan legalitas objek wisata. Dinas juga mengusulkan promosi, pemasaran, penguatan konektivitas udara, serta pengembangan destinasi baru. Pada subsektor ekonomi kreatif, dinas mendorong pendaftaran HAKI dan sertifikasi kompetensi SDM.
“Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata,” sebutnya.
Koperasi-UKM: Pendampingan, Kolaborasi, Transformasi Digital, dan Inovasi Produk
Dinas Koperasi dan UKM mengusulkan penguatan SDM serta kelembagaan koperasi melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan. Dinas juga menempatkan transformasi digital, inovasi produk, dan profesionalisme tata kelola sebagai strategi peningkatan daya saing.
“Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.
Dahyal Tegaskan Total Usulan dan Arah Penajaman Dokumen Perencanaan
Dahyal menyampaikan total usulan Musrenbang yang masuk mencapai 2.181 usulan, terdiri atas 1.194 usulan Dakel dan 987 usulan sektoral, serta 795 usulan integrasi Dakel dan sektoral untuk sinkronisasi penetapan prioritas.
“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ar)
