Lintaskabar.id, Makassar – Pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa, Lukman Setiawan mengingatkan adanya potensi risiko serius akibat nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) menembus level Rp17.252,70
Menurutnya, angka tersebut sudah masuk dalam kategori level krisis. Sebagai perbandingan, nilai tukar rupiah terakhir kali mendekati angka tersebut terjadi pada Maret 2020 saat pandemi Covid-19.
“Kalau USD tembus Rp17.000, itu sudah level krisis. Terakhir kita menyentuh Rp16.800 pada Maret 2020 saat Covid. Artinya, rupiah melemah sekitar 7 persen dari posisi Rp15.800 saat ini,” ujarnya.
Dampak Meluas: Harga Naik hingga Daya Beli Melemah
Lebih lanjut, Lukman menjelaskan bahwa pelemahan rupiah ke level tersebut akan berdampak signifikan pada berbagai sektor. Terutama, terjadi kenaikan harga barang impor seperti BBM, gandum, kedelai, elektronik, hingga obat-obatan.
Akibatnya, kondisi ini berpotensi mendorong inflasi hingga 5–6 persen. Bahkan, harga kebutuhan sehari-hari seperti mie instan diperkirakan turut mengalami kenaikan.
Selain itu, beban utang luar negeri pemerintah dan BUMN juga akan meningkat. Dengan total utang sekitar 417 miliar dolar AS, setiap pelemahan Rp100 terhadap dolar dapat menambah beban APBN sekitar Rp41 triliun.
Di sisi lain, sektor riil seperti UMKM dan industri akan menghadapi kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor. Pada akhirnya, kondisi ini dapat memicu kenaikan harga jual atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Gaji tetap, tetapi harga naik. Akhirnya, masyarakat menahan belanja, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga di bawah 4 persen,” jelasnya.
Tak hanya itu, pasar modal juga berpotensi terdampak. Investor asing dapat menarik dananya, yang kemudian melemahkan IHSG serta menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pendanaan.
Ada Dampak Positif, Namun Terbatas
Meski demikian, Lukman menilai ada beberapa sektor yang diuntungkan, meskipun jumlahnya terbatas. Misalnya, eksportir komoditas seperti sawit, nikel, dan batu bara, serta pekerja migran yang menerima pendapatan dalam dolar.
Selain itu, sektor pariwisata juga berpotensi terdongkrak karena Indonesia menjadi lebih murah bagi wisatawan asing.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dampak negatif tetap lebih dominan, mengingat Indonesia masih berstatus sebagai negara net importir, khususnya untuk BBM dan pangan.
Strategi Pemerintah: Stabilkan hingga Reformasi Struktural
Oleh karena itu, Lukman menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur bersama Bank Indonesia (BI), OJK, dan Kementerian Keuangan.
Dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga stabilitas serta mencegah kepanikan pasar. Langkah yang dapat dilakukan antara lain intervensi BI di pasar valas, penyesuaian suku bunga, serta komunikasi kebijakan yang konsisten.
“Menkeu dan BI harus satu suara untuk memberikan kepastian. Kepanikan pasar justru lebih berbahaya daripada pergerakan kurs itu sendiri,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan pasokan BBM dan pangan tetap aman guna menghindari panic buying.
Selanjutnya, pada jangka menengah, pemerintah didorong untuk memperkuat devisa hasil ekspor, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan investasi asing langsung (FDI) yang lebih stabil.
Adapun dalam jangka panjang, reformasi struktural menjadi kunci. Hal ini mencakup hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan industri substitusi impor.
Peringatan: Hindari Kebijakan Ekstrem
Di sisi lain, Lukman mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah ekstrem seperti pembatasan arus modal (capital control) atau mematok nilai tukar secara paksa.
Pasalnya, kebijakan tersebut berisiko merusak kepercayaan pasar, sebagaimana yang pernah terjadi pada krisis 1998.
“Intinya, Rp17.000 itu lampu kuning. Pemerintah harus cepat dan tegas, tetapi tetap tenang. BI menjaga moneter, Kemenkeu menjaga fiskal, dan kementerian teknis memastikan pasokan barang,” pungkasnya. (Ag)
