SULSEL—Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyoroti pengamanan eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar, yang melibatkan ribuan personel gabungan.
Ia menilai jumlah aparat yang dikerahkan terlalu berlebihan, terutama mengingat ada warga yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
“Eksekusi lahan ini menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa ada ribuan personel? Mengapa setelah eksekusi mereka tetap berada di lokasi? Ini tidak lazim, dan patut dipertanyakan siapa yang bermain di baliknya,” ujar Rudianto dalam pertemuan dengan media di Makassar, Senin kemarin.
Mantan Ketua DPRD Makassar ini juga mengingatkan kepolisian agar tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Ia menyoroti dugaan mafia tanah dalam kasus ini serta meminta aparat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
“Kami mengkritik tindakan ini. Keputusan pengadilan pun kontroversial, ada indikasi permainan mafia tanah. Seharusnya polisi tidak serta-merta mengamankan eksekusi tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang lebih luas,” tambahnya.
Rudianto menegaskan bahwa beberapa warga yang terdampak eksekusi memiliki sertifikat resmi atas lahan yang mereka beli, sehingga tindakan ini berpotensi melanggar hukum.
“Mereka punya legalitas yang jelas. Ini harus diusut tuntas. Kami akan melaporkan pengamanan ini ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Penulis: Ardhi
