MAKASSAR — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung menyatakan dukungannya terhadap ide Presiden mengenai pemanfaatan dana obligasi untuk mempercepat pembangunan daerah.
Ia menilai bahwa kekhawatiran mengenai potensi ancaman terhadap desentralisasi tidak perlu dilebih-lebihkan.
Sebaliknya, langkah ini justru memberi peluang bagi kepala daerah untuk lebih berinovasi dan kreatif dalam mengelola keuangan.
“Ke depan, kita berharap banyak bupati yang akan mendorong Presiden agar proses akses dana obligasi lebih dipermudah. Jika ada kendala, Presiden bisa memberikan jaminan, termasuk tanggung jawab dari pusat,” ujar Tamsil, seusai diskusi tematik di Aula FEBI UMI, Makassar, Jumat (22/8).
Tamsil yang lahir pada 1961 itu juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan dana besar yang selama ini belum dioptimalkan, seperti dana pensiun, dana BPJS, LPDP, dan BPKH, untuk pembiayaan pembangunan daerah, asalkan dikelola dengan tepat.
Lebih lanjut, ia menekankan agar kepala daerah tidak hanya bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, kepala daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan inovasi pembangunan.
Tamsil juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan pajak dengan beban yang ditanggung masyarakat. “Bupati harus berani meluncurkan program kreatif. Jangan hanya bergantung pada dana perimbangan atau menaikkan pajak secara berlebihan, karena itu bisa merugikan rakyat,” tegasnya.
Penulis: Zulkifli
